SuaraJatim.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama DPRD Jatim melakukan penandatangan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Selasa (11/11/2026).
Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi seluruh pimpinan serta anggota DPRD Jatim dalam menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan Raperda APBD 2027.
"Kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama pimpinan dan seluruh anggota DPRD sehingga seluruh rangkaian proses pembahasan Raperda APBD TA 2027 dapat segera dilaksanakan dan berjalan dengan baik," ujarnya.
Gubernur Khofifah menyebut bahwa konsistensi dalam penyusunan APBD TA 2027 dilakukan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta KUA dan PPAS TA 2027.
Baca Juga:Gubernur Khofifah Salurkan Beragam Bansos Bagi Warga Probolinggo Senilai Rp19,631 Miliar
Dijelaskannya, Rapat Paripurna ini menandai salah satu tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yakni pengambilan keputusan persetujuan bersama terhadap Raperda APBD TA 2027.
"Persetujuan bersama ini menjadi salah satu tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah," tegasnya.
Proses tersebut merupakan puncak dari serangkaian pembahasan yang intensif, dinamis, dan konstruktif antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jatim.
"Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 bertujuan memastikan ketercapaian target prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur melalui kebijakan anggaran yang telah disusun berdasarkan RKPD serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027," ungkapnya.
Gubernur Khofifah menjelaskan, penyusunan APBD 2027 diarahkan untuk mendukung sembilan prioritas pembangunan Jawa Timur.
Baca Juga:Perluas Akses Bahan Pokok Harga Terjangkau Masyarakat, Gubernur Khofifah Gelar Pasar Murah Pacitan
Kesembilan prioritas tersebut meliputi percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, perluasan lapangan kerja berkualitas, penguatan infrastruktur konektivitas antarwilayah dan intraaglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.
Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan, penguatan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan.
Kemudian penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, berdaya guna dan partisipatif, menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif serta menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
"Seluruh prioritas tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan," jelasnya.
Berdasarkan hasil pembahasan dan pencermatan Badan Anggaran, fraksi, dan komisi DPRD Jatim, termasuk pendalaman dalam rapat kerja Badan Anggaran telah dilakukan sejumlah penyesuaian terhadap alokasi belanja daerah.
Penyesuaian tersebut dilakukan melalui pengurangan alokasi pengeluaran pembiayaan Dana Cadangan sebesar Rp75 miliar pada Tahun 2027 ini dari rencana sebesar 275 Miliar menjadi 200 Miliar, namun besaran total Dana Cadangan sampai akhir Tahun 2029 tetap sebesar 600 miliar sebagaimana tercantum dalam Perda Dana Cadangan, serta efisiensi belanja pegawai yang kemudian dialihkan untuk mendukung belanja prioritas.
