- Gus Thoriq mengusulkan tokoh dari kalangan santri sebagai pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Presiden Prabowo Subianto diingatkan untuk cermat memilih pengganti yang tidak terlibat dalam kasus penyadapan politik.
- MPR akan memilih wakil presiden baru dari dua usulan presiden paling lambat 60 hari.
SuaraJatim.id - Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan berbagai usulan mengenai sosok yang layak menjadi penggantinya.
Inisiator Hari Santri Nasional, KH Thoriq Bin Ziyad atau Gus Thoriq, mengusulkan kalangan santri menjadi salah satu alternatif untuk mengisi posisi Wakil Presiden jika Gibran benar-benar mundur.
Menurut Gus Thoriq, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menjaga persatuan, kerukunan, dan kemajemukan bangsa.
Karena itu, figur pengganti Wapres diharapkan berasal dari kalangan yang netral serta mampu merepresentasikan keberagaman masyarakat Indonesia.
Baca Juga:Viral Status 'Leren Sik' Wakil Ketua DPRD Jatim: Tak Ada Potret Wapres Gibran
"Apabila mundur, Presiden harus bijak memilih siapa penggantinya. Tapi kami ingin pilihan Presiden harus benar-benar dari kalangan yang netral. Dan penggantinya, mewakili sekaligus mempresentasikan kemajemukan-kemajemukan bagi kelangsungan bangsa Indonesia," kata Gus Thoriq melansir Beritajatim--jaringan Suara.com, Rabu (11/11/2026).
Ia menilai kalangan santri memiliki bekal nilai kebangsaan yang dapat menjadi modal dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Yang kita butuhkan saat ini persatuan dan kerukunan. Jika Wapres benar-benar mundur, kami mengusulkan kelompok dari kalangan santri bisa jadi pilihan. Santri punya trilogi kebangsaan. Karena santri, insan yang taat Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.
Ingatkan Prabowo Cermat Memilih Pengganti
Gus Thoriq juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan secara matang sosok yang akan diusulkan sebagai pengganti Gibran.
Menurutnya, dinamika politik yang berkembang berpotensi memunculkan persoalan baru apabila pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dilakukan dengan mempertimbangkan stabilitas pemerintahan.
Baca Juga:Disorot Publik, Gibran Akhirnya Mundur dari Jabatan
Ia bahkan meminta agar Presiden mempertimbangkan rekam jejak dan posisi sejumlah tokoh yang disebut dalam isu penyadapan sebelum menentukan calon pengganti.
"Presiden harus memilih nama-nama yang tidak masuk dalam daftar yang di-list dalam kasus penyadapan. Siapa pun yang masuk dalam daftar penyadapan, pasti ada peluang yang tidak suka atas kemunduran Wapres Gibran ini untuk memukul balik. Sehingga ada kontradiktif terhadap pemerintahan Pak Prabowo," tegasnya.
Gus Thoriq menambahkan, keberadaan Gibran dan mantan Presiden Joko Widodo selama ini turut menjadi bagian dari dinamika dukungan politik terhadap pemerintahan Prabowo.
Karena itu, ia menilai sosok pengganti Wakil Presiden nantinya harus mampu menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus memperkuat persatuan nasional.
Wacana tersebut muncul setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan memerintahkan pencabutannya.
Putusan itu kemudian memicu perdebatan politik, termasuk desakan agar Gibran mundur dan wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR.
