- Tiga ribu mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya mengepung persimpangan Tugu Air Mancur pada Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).
- Aksi massa tersebut melumpuhkan lalu lintas kota karena mahasiswa sengaja memindahkan lokasi demonstrasi dari Gedung Negara Grahadi.
- Demonstrasi menuntut Presiden dan Wakil Presiden turun, pemulihan supremasi sipil, serta penetapan karhutla sebagai bencana nasional.
SuaraJatim.id - Tepat pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), bara perlawanan mahasiswa kembali meledak di Kota Pahlawan.
Sedikitnya 3.000 mahasiswa dari berbagai aliansi kampus di Surabaya mengepung persimpangan Tugu Air Mancur, urat nadi yang mempertemukan Jalan Pemuda, Gubernur Suryo, Panglima Sudirman, dan Yos Sudarso, hingga melumpuhkan lalu lintas di jantung kota.
Aksi massa yang diawali long march dari Kampus B Universitas Airlangga (Unair) ini meleburkan elemen civitas akademika dari kampus-kampus besar, seperti Unair, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), hingga Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS).
Bukan sekadar demonstrasi kritik rutin, gelombang massa kali ini melontarkan tuntutan politik yang jauh lebih radikal yakni mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun dari tampuk kekuasaan.
Baca Juga:Bertahan dari Invasi Ikan Sapu-Sapu, Ikan Langka Ini Bisa Selamatkan Kali Surabaya
Selain itu, massa menuntut pemulihan supremasi sipil serta mendesak penetapan musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Keputusan memindahkan episentrum demonstrasi dari depan Gedung Negara Grahadi ke Tugu Air Mancur merupakan langkah taktis yang disengaja.
Mahasiswa merasa aspirasi yang selama ini disuarakan di depan kantor dinas gubernur kerap berujung sia-sia dan diabaikan birokrasi Jawa Timur.
"Kami sudah sering aksi di Grahadi, tapi tak pernah diindahkan Pemprov Jatim. Kami memilih Tugu Air Mancur untuk menutup aktivitas vital di Surabaya, sekaligus mengajak seluruh masyarakat bersatu melawan kezaliman rezim ini," tegas Menteri Politik dan Kajian Strategis BEM FISIP Unair, Fajrul Mulk.
Kemarahan mahasiswa dipicu oleh akumulasi kekecewaan di berbagai sektor. Salah satu perwakilan massa aksi, Muhammad Togog Rahardjo, membeberkan kepalsuan narasi pemerintah pusat terkait bencana ekologis karhutla.
Baca Juga:Emak-emak Surabaya Demo Tolak Pajak Pembalut
Menurutnya, klaim situasi telah terkendali berbanding terbalik dengan pekatnya kabut asap yang terus merenggut korban jiwa dan berpotensi mencoreng wajah Indonesia di mata internasional akibat asap lintas batas.
"Karhutla belum selesai, tetapi diklaim sudah normal. Korban terus berjatuhan. Kami mendesak status bencana nasional agar penanganannya tuntas, bukan dianggap masalah sepele!" cecar Togog.
Sorotan tajam mahasiswa juga menyasar panggung kepemimpinan nasional. Mahasiswa secara terbuka menguliti kontribusi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah hampir dua tahun memegang mandat kekuasaan.
"Publik berhak bertanya, selama hampir dua tahun ini apa yang sebenarnya dikerjakan Gibran? Selama ini publik hanya melihat Prabowo yang bekerja, dan itu pun banyak kebijakannya yang justru di-reset ke belakang," kecam Togog di tengah riuh massa aksi.
Di luar isu lingkungan dan kepemimpinan, massa aksi membunyikan alarm bahaya terhadap menyempitnya ruang kebebasan sipil di Tanah Air.
Maraknya intimidasi dan pendekatan represif terhadap kelompok oposisi maupun warga kritis dinilai telah merusak fondasi demokrasi.
