- Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono mencopot foto Gibran dari ruang kerjanya pada November 2026.
- Aksi tersebut dilakukan sebagai respons atas polemik ijazah dan isu pengunduran diri Gibran di publik.
- Deni menegaskan tindakan itu bertujuan menjaga marwah konstitusi serta merespons kegelisahan masyarakat akar rumput.
SuaraJatim.id - Aksi simbolik Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, yang mencopot foto resmi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dari dinding ruang kerjanya memicu kehebohan di panggung politik nasional.
Setelah sempat menuai tanda tanya usai mengunggah potret dinding ruang kerjanya yang kosong dengan keterangan berbahasa Jawa "leren sik" (istirahat dulu), politisi tersebut akhirnya buka suara membeberkan motif di balik langkah kontroversialnya.
Deni menegaskan, keputusannya menurunkan bingkai potret sang wakil presiden sama sekali bukan didasari atas rasa suka atau tidak suka secara personal terhadap figur putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
"Sebagai wakil rakyat, saya merasa memiliki tanggung jawab politik untuk menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat di akar rumput. Ini bukan semata-mata persoalan sentimen pribadi terhadap seseorang," tegas Deni saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026) dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com.
Baca Juga:Siapa Sarifuddin Sudding? Satu-satunya Politisi PAN di DPR yang Ajukan HMP Gibran
Langkah pencopotan foto yang dilakukan Deni sejak Jumat (6/11/2026) lalu itu kian ramai diperbincangkan publik, terutama di tengah bergulirnya spekulasi isu pengunduran diri Gibran serta polemik keabsahan berkas ijazah akademisnya yang kembali menghangat di ruang publik.
Alumnus Universitas Airlangga ini berpandangan bahwa jabatan publik level tertinggi tidak boleh hanya dipandang sebagai alat kekuasaan, melainkan amanah konstitusional yang menuntut legitimasi tanpa cela di mata publik.
"Ini menyangkut bagaimana kita menjaga marwah demokrasi, menghormati konstitusi, dan memastikan bahwa setiap pemegang jabatan publik memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah kepada rakyat," ungkapnya.
Menurutnya, ketika kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara mulai goyah akibat tanda tanya etika dan administrasi, elite politik dilarang bersikap apatis.
"Rakyat memberikan mandat agar amanah dijalankan taat aturan. Karena itu, ketika muncul persoalan mendasar yang menyangkut legitimasi kepemimpinan, kita tidak boleh menutup mata. Justru harus ada keberanian politik untuk melakukan evaluasi secara terbuka," imbuh pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Persatuan Alumni GMNI Jawa Timur tersebut.
Baca Juga:Bukan Politisi, Pengganti Gibran Sebagai Wapres dari Kalangan Santri?
Menanggapi dinamika politik yang kian bergejolak, Deni mengingatkan seluruh elemen elite bangsa agar menempatkan loyalitas kepada negara dan konstitusi di atas fanatisme individu maupun syahwat kelompok politik tertentu.
Ia berharap riak-riak politik yang terjadi saat ini tidak disikapi secara prosedural belaka, melainkan dijadikan momentum titik balik untuk memulihkan kembali standar etika ketatanegaraan Indonesia.
"Para pemimpin negara harus memberikan keteladanan tertinggi dalam kepatuhan terhadap konstitusi. Bagi saya jelas, yang harus kita bela di atas segalanya adalah konstitusi, demokrasi, dan kepentingan kedaulatan rakyat," pungkas Deni.
