- Pemerintah Desa Ngadisari dan Lembaga Adat Tengger menolak pembangunan hotel di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
- Deklarasi penolakan tersebut disampaikan Kepala Desa Sunaryono di Kabupaten Probolinggo pada Rabu, 11 November 2026.
- Alih fungsi hutan dikhawatirkan merusak warisan leluhur, memicu bencana ekologis, serta mengancam kelestarian kawasan konservasi.
SuaraJatim.id - Rencana ekspansi komersial berupa pembangunan hotel di kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menuai perlawanan sengit dari masyarakat lokal.
Pemerintah Desa Ngadisari bersama Lembaga Adat Tengger secara terbuka menyatakan mosi penolakan keras terhadap alih fungsi hutan lindung untuk proyek akomodasi wisata yang dinilai mencederai prinsip konservasi dan merusak warisan leluhur.
Sikap tanpa kompromi tersebut dituangkan dalam deklarasi bersama warga Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, yang disuarakan langsung oleh Kepala Desa Ngadisari, Sunaryono, Rabu (11/11/2026).
Perlawanan masyarakat kian membara menyusul beredarnya kabar keberadaan patok-patok batas lahan di kawasan Pusung Gedhe.
Baca Juga:Bertaruh Nyawa Padamkan Bromo: Sekuriti Hotel Itu Akhirnya Gugur
Area ini berlokasi persis di sisi utara Pusung Lingker, bentang lahan yang sebelumnya sempat hangus terbakar dalam insiden kebakaran hutan hebat beberapa waktu lalu.
Keberadaan patok tersebut memicu spekulasi liar adanya upaya diam-diam untuk memuluskan perizinan bangunan komersial di zona inti ekosistem Bromo.
"Posisinya masih di sebelah utaranya lokasi yang terbakar. Namanya Pusung Gedhe, sementara yang hangus kemarin namanya Pusung Lingker. Status patok-patok ini harus dibuka secara transparan dan dijawab tegas oleh Balai Besar TNBTS," tegas Sunaryono dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com.
Bagi masyarakat suku Tengger, kawasan hutan TNBTS bukan sekadar bentang alam bernilai rupiah atau komoditas pariwisata yang bisa dieksploitasi sesuka hati. Kawasan tersebut memiliki pertalian spiritual, budaya, dan historis yang sangat sakral bagi tata kehidupan adat.
Hutan Bromo diposisikan sebagai jantung keseimbangan jagat raya masyarakat Tengger. Alih fungsi hutan menjadi bangunan beton komersial dipandang sebagai bentuk penodaan terhadap warisan nenek moyang yang diamanahkan secara turun-temurun.
Baca Juga:11 Ribu Hektare Hutan Jatim Membara Telan 6 Nyawa: Bukti Ban Bekas Ungkap Fakta Sengaja Dibakar
Dari sisi ekologis, masyarakat adat mengingatkan ancaman nyata bencana alam jika kawasan hijau terus dibabat.
Berkurangnya daerah resapan air di lereng terjal dipastikan bakal melipatgandakan risiko erosi, longsor besar, serta banjir bandang yang mengintai pemukiman warga di desa-desa penyangga.
Melihat situasi kritis tersebut, Pemdes Ngadisari dan Lembaga Adat Tengger mendesak Balai Besar TNBTS untuk tidak gegabah mengutak-atik peta zonasi konservasi hanya demi memfasilitasi syahwat industri modal swasta.
Masyarakat menuntut agar setiap wacana tata ruang di kawasan TNBTS wajib melibatkan seluruh unsur pemangku adat, tokoh spiritual, dan warga desa penyangga, disertai kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang jujur dan independen.
"Bagi kami, kemajuan pariwisata tidak boleh mengorbankan kelestarian alam! Hutan lestari adalah harga mati warisan leluhur sekaligus titipan bagi generasi anak cucu kita," seru Sunaryono.
"Jangan sampai ambisi buta mengejar keuntungan industri pariwisata Bromo justru tega menggerus hutan yang selama ini menjadi penyangga nafas hidup masyarakat Tengger!" pungkasnya.
