"Di Surabaya belum ada yang mengajukan cuti izin ikut kampanye, dari Jatim juga kemarin minta info dari Pak Aang (Komisioner Bawaslu Jatim) juga nggak ada. (Laporan soal Emil) masih kami telusuri," katanya.
Kehadiran Emil tentunya masih bisa diperdebatkan. Selain punya jabatan ketua partai, unggahan diketahui hari Minggu, yakni hari libur kerja. Agil menyebut di UU 7 Tahun 2017 memang pejabat boleh kampanye di hari libur tanpa harus cuti.
Nah, pada UU 6 Tahun 2020, cuti kampanye hanya menjelaskan diatur di luar tanggungan negara. Bukan perihal hari liburnya. "Kalau di PKPU belum diatur detail, beda sama Pilpres," ungkapnya.
"Kalau Pilpres UU 7 Tahun 2017. Kalau Pilkada UU 6 Tahun 2020. Prinsipnya ada di pasal 70 bahwasannya jika kepala daerah harus cuti dapat ikut kampanye, prinsipnya kami di Bawaslu melihat cuti itu di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas di luar jabatannya," dia menambahkan.
Baca Juga:Dibackup Pemuda Pancasila, Eri - Armuji Siap 'Ditawur' Sembilan Partai
Dia menyebut berdasarkan UU 10 tahun 2016 terkait ketentuan kepala daerah didefinisikan gubernur, bupati, wali kota termasuk wakilnya jika melakukan pelanggaran ada sanksi. "Sangkaan pasal di UU itu jelas, cuma masalah detail terbukti atau tidak masih penelusuran," ujarnya.
