alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Di Sebelah Risma, Mensos Ingatkan Pemda Tak Politisasi Bansos di Pilkada

Muhammad Taufiq Kamis, 08 Oktober 2020 | 12:03 WIB

Di Sebelah Risma, Mensos Ingatkan Pemda Tak Politisasi Bansos di Pilkada
Mensos Juliari dan Wali Kota Risma, saat menyerahkan bansos ke PKH, di kantor Kecamatan Gayungan Surabaya. [Foto : Dimas Angga P] 

"Jadi tolong, teman-teman Kepala Daerah, ini jangan dipolitisasi," kata Juliari.

SuaraJatim.id - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara memuji penanganan bantuan sosial (bansos) yang ada di Kota Surabaya. Namun ia mengingatkan agar tidak mempolitisasi bantuan ini di Pilkada Surabaya

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Mensos saat bertemu Wali Kota Risma dan awak media di kantor Kecamatan Gayungan, Rabu (07/10/2020). 

"Jadi tolong, teman-teman Kepala Daerah, ini jangan dipolitisasi. Karena saya dapat laporan ada juga yang transporternya sudah siap, beras sudah siap, tapi ada penundaan, dengan alasan kurang relevan," ujar Juliari. 

Juliari berharap, tidak adanya PKH (Program Keluarga Harapan) yang menunggu datangnya bansos ini, jika memang bisa langsung segera dibagikan. 

Baca Juga: Risma dan Machfud Tak Hadiri Permintaan Klarifikasi Bawaslu dan Gakkumdu

"Sehingga saya meminta dengan sangat, pada teman-teman daerah, sudah siap disalurkan, sehingga warga tidak menunggu beras ini," katanya.

Selain itu, saat ia bertemu dengan Wali Kota Risma, Menteri Juliari, juga memberikan sanjungan ke perempuan pertama yang menjadi Wali Kota di Surabaya. 

"Bisa dibilang Wali Kota Risma itu top 3 kepala daerah yang terbaik," kata Juliari. 

Sanjungan Mensos ini didasari oleh Pemkot Surabaya yang sedikit bergantung pada bantuan ke Pemerintah Pusat. 

Menurut Mensos, di tengah pandemi Covid-19, banyak pemerintah daerah yang menggantungkan semua bantuan ke pemerintah pusat. Namun, hal itu justru berbeda dengan Kota Surabaya. 

Baca Juga: Satpol PP Surabaya Diprotes Hanya Tertibkan APK Machfud, Faktanya Begini...

"Jadi tidak sedikit-sedikit urusan ke pemerintah pusat. Bisa ditanggung sendiri, bisa dihandle sendiri dengan segala sumber daya yang dimiliki Kota Surabaya," katanya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait