Pada kesempatan sama, Gus Ipul mengakui masih ada banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan sehingga perlu ada kerja keras untuk mewujudkan Kota Pasuruan sebagai "Kota Madinah", yaitu Maju Ekonominya, Indah Kotanya dan Harmoni Warganya.
Sejumlah persoalan yang sudah ada, kata dia, adalah persoalan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang sudah dua tahun didapatkan secara berturut-turut.
"Predikat WDP adalah predikat yang sangat buruk didapatkan sebuah daerah. Artinya, Kota Pasuruan gagal membuat tata kelola keuangan yang sehat," kata dia.
Gus Ipul menargetkan satu tahun pemerintahannya Pemkot Pasuruan harus mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) agar menjadi cerminan tata kelola keuangan baik.
Baca Juga:Klub Motor dan Sukarelawan Disebut Tak Punya Kewenangan Kawal Ambulans
Gus Ipul yang saat ini masih menjabat Ketua PBNU tersebut berharap pemerintah provinsi Jawa Timur bisa membantu Pasuruan.
"Kami sudah menyusun program 99 hari kerja. Kenapa 99? Karena 9 adalah Nawacita (Program Presiden Jokowi) dan 9 lainnya adalah Nawa Bhakti Satya (program Gubernur Khofifah). Maka kalau disejajarkan berarti 99," papar-nya.
Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut menjelaskan, program pertama adalah mempercepat penanganan COVID-19.
Selain itu, Kota Pasuruan akan meningkatkan kelas Rumah Sakit Purut dan Faskes lainnya, lalu juga akan merintis smart city serta menyiapkan wifi gratis untuk sarana pembelajaran daring.
"Mengintegrasikan area alun-alun, masjid serta kawasan perdagangan dan jasa. Mengembangkan wisata bahari dan revitalisasi kawasan pelabuhan," ucap dia.
Baca Juga:Pria Paruh Baya Nekat Edarkan Ratusan Gram Sabu Buat Bikin Kandang Kambing
Kota Pasuruan juga menargetkan mendapatkan opini WTP serta pengesahan RTRW, berikutnya revitalisasi fasilitas umum, pendidikan dan sarana prasarana taman kota juga akan dipercepat.
