SuaraJatim.id - Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember Jawa Timur anjlok hingga minus 2,98 persen pada 2020. Padahal tahun sebelumnya, 2019, pertumbuhan ekonominya masih 5,51 persen sebelum pagebluk Covid-19.
Kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah (PR) yang berat bagi Bupati Hendy Siswanto. Bila tidak segera menemukan formulasi tepat untuk mengatrol pertumbuhan ekonomi daerah, kondisinya bisa sangat mengkhawatirkan.
Bupati Hendy bahkan membuat pengandaian terkait kondisi perekonomian Jember ini dengan gambaran yang sangat ekstrem.
"Ekonomi minus 2,98 persen menurut Bank Indonesia empat lima hari lalu. Seandainya pulau sendiri bukan bagian Indonesia, Jember ini sudah dijual," katanya saat berpidato dalam rapat koordinasi dengan para pejabat, seperti dikutip dari suarajatimpost.com, jejaring media suara.com, Senin (22/03/2021).
Baca Juga:Kisah Nenek Buni Hidup 30 Tahun di Pasar Gebang Jember
Hendy mengagendakan percepatan menyelesaikan rancangan APBD 2021 dengan mengumpulkan ratusan pejabat di Pendopo Wahya Wibawa Graha, Sabtu (20/03/2021). Kemudian dilanjutkan dengan apel bersama di halaman Kantor Pemkab Jember, Senin (22/03/2021).
Kontraksi pertumbuhan ekonomi yang dimaksud Hendy adalah kondisi penurunan ekonomi dimana angka PDRB (produk domestic regional bruto) berada pada kisaran minus.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa PDRB Jember pada 2020 mengalami penurunan sekitar Rp 1.185,73 miliar dari semula yang mencapai nominal Rp 76.039,98 miliar.
"Saya buktikan ekonomi memang minus dengan dagangan saya sendiri, bermacam-macam sepi. Keluarga saya berdagang di pasar, sekarang turun jauh. Terutama bahan kebutuhan pokok. Hari ini pasar tidak bisa dikendalikan," kata Hendy.
Supaya segera keluar dari jurang masalah ekonomi, Hendy menekankan agar seluruh pejabat bergerak cepat menyelesaikan rancangan APBD. Sebab menurut pandangannya, APBD bakal melecut pertumbuhan ekonomi karena menciptakan transaksi keuangan.
Baca Juga:Dampak Cabai Mahal, Makanan Warung Jember Tak Pedas Lagi, Pelanggan Lari
Tanpa APBD, transaksi yang terjadi terbilang kecil pengaruhnya lantaran pandemi COVID-19 telah membuat babak belur hampir semua sektor perekonomian. Nominal APBD Jember beberapa tahun belakangan sekitar Rp 4,6 triliun.
"Pemerintah harus turun tangan terlibat. Kita punya potensi APBD. Kita punya fasilitas menaikkan ekonomi, agar bergerak kalau lakukan pembangunan atau kegiatan, karena transaksi terjadi. Sementara ini, transaksi yang terjadi kecil," papar Hendy.
Disamping percepatan APBD sebagai upaya pemulihan ekonomi, Hendy membuat kebijakan dengan mengubah pola kerja birokrasi agar lebih cepat. Ia enggan dengan budaya kerja instansi pemerintah yang selama ini cenderung lambat dan berbelit-belit.
"OPD (Organisasi Perangkat Daerah) adalah sumber kekuatan. Kedepan, tidak perlu nunggu disposisi, bergerak bebas dengan batasan tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Contoh, bisa direct dengan provinsi dan pusat mencari apa yang bisa diambil buat Jember. OPD silakan optimalkan para staf, jangan dibiarkan nunggu disposisi," ujarnya.
APBD Jember sejatinya berpeluang segera disahkan. Pasalnya, dukungan politik yang dimiliki Hendy sangat besar di parlemen. Lebih separuh dari 50 kursi DPRD Jember menyatakan sokongannya pada pemerintahan Hendy dan Wabup KH Muhamad Balya Firjaun Barlaman. Hanya Fraksi PDIP berjumlah 7 kursi yang terbuka mengambil jalur sebagai oposisi.
Namun masalahnya, hampir sebulan duet Hendy-Gus Firjaun menjalankan roda pemerintahan ternyata belum kunjung menyerahkan dokumen kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) sebagai pintu masuk membahas rancangan APBD bersama DPRD Jember.
