facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Pemindahan Kantor Bupati dan DPRD Jember Ditolak PDI Perjuangan

Suhardiman Sabtu, 20 Maret 2021 | 13:16 WIB

Pemindahan Kantor Bupati dan DPRD Jember Ditolak PDI Perjuangan
Wakil Ketua DPC PDIP Jember Widarto (kiri)

Pemindahan gedung pemerintahan bukan prioritas pembangunan di Jember.

SuaraJatim.id - DPC PDI Perjuangan menolak rencana pemindahan kantor Bupati dan DPRD Jember, Jawa Timur. Pemindahan gedung pemerintahan bukan prioritas pembangunan di Jember.

Bupati Hendy Siswanto memang ingin menjadikan pusat pemerintahan dalam satu lokasi.

"Jember kan belum punya wajah yang betul-betul bisa dinikmati oleh orang luar. Tujuan kita kan menarik wisatawan, dan seperti di alun-alun ada car free day, teman-teman menyampaikan aspirasinya. Begitu teman-teman menyampaikan aspirasi, macet jalan,” katanya, dilansir dari beritajatim.com--jaringan suara.com, Sabtu (20/3/2021).

Wacana pemindahan lokasi pusat pemerintahan ini dilontarkan pertama kali di hadapan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, saat serah terima jabatan di gedung DPRD Jember, Selasa (2/3/2021).

Pernyataan itu dipertajam saat dialog publik di gedung parlemen dua hari kemudian.

Baca Juga: Jokowi Disebut Tak Berambisi Jadi Presiden 3 Periode

"Kami melihat secara etika (rencana ini) jelas menyakiti hati rakyat. Di tengah kesulitan ekonomi rakyat Jember akibat pandemi Covid-19, di mana pendapatan masyarakat banyak mengalami penurunan, pemindahan kantor Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD Kabupaten Jember akan menyedot anggaran hingga lebih dari Rp 100 miliar,” kata Wakil Ketua DPC PDIP Jember Widarto.

Widarto mengingatkan, kontraksi pertumbuhan ekonomi di Jember hingga minus 2,9 persen. Jumlah penduduk miskin juga meningkat dari 9,25 persen (226.570 jiwa) pada 2019 menjadi 10,09 persen (247.990 jiwa) pada 2020.

Besarnya anggaran pemindahan gedung pemerintahan bisa digunakan untuk bantuan modal terhadap usaha mikro kecil menengah. “Ini akan menjangkau setara 20 ribu UMKM di Jember atau bantuan sembako setara dengan 50 ribu keluarga penerima manfaat,” kata Widarto.

Widarto mengingatkan kesesuaian rencana itu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah baru, perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang yang semuanya belum diundangkan.

Dimintai konfirmasi soal penolakan PDIP tersebut, Bupati Hendy Siswanto menjawab santai.

Baca Juga: Otot Kawat Tulang Besi, Cara Pesepeda Saat Bawa Honda Beat Ini Mengherankan

"Ya tidak apa-apa. Semoga lain waktu setuju," tukasnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait