SuaraJatim.id - Penyekatan di Jembatan Suramadu beberapa pekan terakhir ini bikin heboh. Epidemiolog menilai ada metode yang kurang tepat saat edukasi protokol kesehatan (prokes) kepada masyarakat.
Pakar Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia (UI) Prof. dr. Pandu Riono, MPH, Ph.D menilai edukasi protokol kesehatan antara warga Surabaya dan Bangkalan, Madura metodenya harus berbeda.
"Tentu edukasi yang dilakukan kepada warga Surabaya dan Bangkalan metodenya berbeda. Ada budaya-budaya yang harus dipahami," katanya dikutip dari Antara, Jumat (18/6/2021).
Ia melanjutkan, tokoh masyarakat serta tokoh agama sekitar juga perlu terlibat. Sebab, edukasi tanpa keterlibatan masyarakat, maka edukasinya tidak sampai.
Baca Juga:Penularan Covid-19 Varian Baru Sangat Cepat, Masker Kain Tiga Lapis Masih Efektif?
"Ini kita khawatir dianggap malah menghambat, memburuk-burukkan suatu kota atau kabupaten. Karena itulah kita harus mengajak masyarakat untuk edukasi yang sama bukan hanya pemerintah saja," sambungnya.
Tujuan penyekatan akses Suramadu, lanjut dia, adalah untuk membatasi mobilitas penduduk serta meningkatkan testing, tracing dan treatment. Lebih mudahnya adalah untuk memutus mata rantai penularan dan penyebaran COVID-19. Apalagi, baru ini ditemukan kasus mutasi varian baru dari hasil penyekatan.
"Dengan adanya virus baru ini, lebih bermutasi dan lebih menular, maka baik dari Bangkalan maupun Kota Surabaya benar-benar harus menjaga penduduknya agar tidak berimbas lebih banyak," kata Prof. Pandu.
Oleh sebab itu, Prof. Pandu juga mendorong semua pihak agar bisa melakukan langkah preventif supaya virus ini tidak lebih meluas. Salah satu caranya adalah dengan memasifkan upaya testing, tracing dan treatment. Makanya, perlu adanya kerja sama yang baik antara Pemkot Surabaya dan Pemkab Bangkalan.
"Itu harus kerja sama antara Pemkot Surabaya dan Bangkalan. Karena tujuannya sama, ingin saling menjaga dan saling melindungi agar perluasan virus ini tidak menyebar ke penduduk yang belum terkena," katanya.
Sedangkan mengenai diterapkannya kebijakan screening dan tes COVID-19 berupa tes cepat antigen dan tes usap di kedua arah Jembatan Suramadu, Prof. Pandu pun menyatakan sepakat. Ia menilai bahwa kebijakan ini sebagai upaya melindungi penduduk, baik yang akan menuju Surabaya maupun Bangkalan, Madura.
Baca Juga:Emil Dardak: Penyekatan di Suramadu Kemungkinan Diperpanjang hingga Idul Adha
Selain itu, Prof. Pandu juga menyarankan agar kebijakan tes COVID-19 di kedua sisi akses Suramadu diberlakukan hingga angka positivity rate atau tingkat penularan COVID-19 rendah. Ia mencontohkan jika positivity rate telah mencapai di bawah 5 persen atau posisi 1 persen, maka intensitas tes usap di penyekatan bisa dikurangi atau tidak dilakukan dalam tiap hari.
"Pengurangannya itu bisa tidak setiap hari. Jadi, mengurangi kegiatan testing. Jadi kalau tiap hari mau bolak-balik ke Madura itu setiap 3 hari sekali testing. Karena testingnya kan antigen, jadi kalau sudah negatif tidak perlu testing lagi baik yang dari Madura atau Surabaya," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, bahwa Surabaya dan Bangkalan itu ibarat keluarga yang tidak bisa dipisahkan. Karenanya untuk memutus mata rantai COVID-19 ini dibutuhkan kebersamaan.
"Makanya, sebagai saudara kita harus saling melengkapi dan membantu," ujarnya.
Oleh sebab itu, Wali Kota Eri bersama Bupati Bangkalan sepakat untuk menerapkan tes usap di kedua sisi Jembatan Suramadu. Kebijakan ini dilakukan tak lain semata-mata untuk melindungi warga, baik yang akan ke Bangkalan, Madura, maupun ke Kota Surabaya.
"Yang pasti, warga yang akan masuk ke Madura, harus saya pastikan sehat dengan dilakukan tes di Suramadu sisi Surabaya. Jadi, ini satu keluarga besar yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya," katanya.
(Antara)
