SuaraJatim.id - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nusantara) Jawa Timur berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Senin (21/6/2021). Mereka menyerukan beberapa poin tuntutan.
Massa aksi yang mengklaim terdiri dari Presiden BEM kampus se-Jawa Timur menyerukan dua poin tuntutan. Pertama, menuntut menindaklanjuti pemilihan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Heru Tjahjono yang dilakukan oleh Gubernur Khofifah, setelah purna tugas dari masa jabatannya.
Kedua, menuntut jabatan Kapolda Jawa Timur diturunkan serta menuntut kejelasan proses hukum dari perayaan ulang tahun Gubernur Khofifah diduga mengakibatkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan (prokes).
"Kami menuntut aparat juga harus bertindak serupa. Tujuan dari aksi ini adalah menuntut Pejabat Harian Sekda Jatim mundur, serta mendesak Polda Jatim menindaklanjuti laporan kasus kerumunan di acara ulang tahun Gubernur Jawa Timur,” kata Koordinator BEM Nusantara Jatim Ahmad Faruq dikutip dari timesindonesia.co.id --jejaring media suara.com, Senin.
Baca Juga:Survei Pilpres 2024, SMRC: 81 Persen Suka Khofifah
BEM Nusantara Jatim juga menegaskan terdapat aturan yang berbeda terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat serta para pejabat terkait kerumunan.
Ketika masyarakat melakukan kegiatan selalu ada operasi pembubaran. Namun tidak demikian jika pejabat pemerintahan melakukan kegiatan, bahkan para aparat keamanan turut serta mengamankan dan menertibkan kegiatan tersebut. Hal itu yang yang menjadi polemik bagi masyarakat.
"Kasusnya baru sampai pada olah TKP, tapi sampai saat ini tidak ada titik terang. Ini macam hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” ujarnya.
Tak hanya itu saja, pada aksi kali ini para Presiden BEM juga menyertakan isu-isu regional yang terdapat di kota atau kabupaten masing-masing yang sampai saat ini masih belum dituntaskan oleh pejabat yang berwenang.
“Karena kita ini juga ada kawan-kawan dari Malang, Sidoarjo, Mojokerto, Jember dan Sumenep. Kami menuntut supaya pihak internal dan Forkopimda untuk menuntaskan isu regional yang ada,” tandas Koordinator BEM Nusantara Jatim, Faruq.
Baca Juga:Gubernur Khofifah Ogah Bangkalan Disebut Zona Hitam Meski Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19
