alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Gubernur Khofifah Ogah Bangkalan Disebut Zona Hitam Meski Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

Abdul Aziz Mahrizal Ramadan Minggu, 13 Juni 2021 | 05:00 WIB

Gubernur Khofifah Ogah Bangkalan Disebut Zona Hitam Meski Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada saat memberikan keterangan kepada media, di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (16/3/2021). [ANTARA/Vicki Febrianto]

Berdasarkan data Satgas Covid-19, ada empat kecamatan di Bangkalan berkategori zona merah, yakni Kecamatan Bangkalan, Arosbaya, Geger, dan Klampis.

SuaraJatim.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menampik kabar Bangkalan Madura berstatus zona hitam penyebaran Covid-19, meski memang di wilayah tersebut mengalami lonjakan kasus.

Hal itu diungkap Gubernur Khofifah saat memantau pelaksanaan vaksinasi massal di Pendopo Agung Sumenep didampingi Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta.

“Jangan sebut Bangkalan Zona Hitamlah. Memang ada kecamatan yang temuan kasus Covid-19 melonjak. Empat kecamatan zona merah,” katanya dikutip dari beritajatim.com media jejaring suara.com, Sabtu (12/6/2021).

Berdasarkan data Satgas Covid-19, ada empat kecamatan di Bangkalan berkategori zona merah, yakni Kecamatan Bangkalan, Arosbaya, Geger, dan Klampis.

Baca Juga: Mempelai dari Bangkalan Mau Menikah di Daerah Lain Wajib Tes Swab Dulu

Gubernur Khofifah melanjutkan, segela macam cara ditempuh untuk menangani kasus penularan Covid-19 di Bangkalan. Termasuk upaya yang dilakukan Polri dan TNI.

“Kalau untuk Kabupaten Bangkalan, semua pendekatan sudah kami lakukan. Pak Pangdam melibatkan banyak tim. Pak Kapolda juga melibatkan banyak tim. Ini tentu saja dimaksudkan sebagai proses ‘penebalan’ layanan, agar bisa memberikan pelayanan lebih cepat,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pemprov Jawa Timur juga sudah menurunkan tim untuk memastikan seluruh puskesmas dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, menurutnya, tidak boleh ada layanan kesehatan yang terhenti.

“Seperti misalnya ibu-ibu hamil jangan sampai kesulitan mendapatkan layanan persalinan. Kemudian rawat jalan harus dipastikan berjalan seperti semula, sehingga tim dokter dari Kodam, Polda, dan Pemprov ikut menangani di masing-masing puskesmas,” sambungnya.

Baca Juga: Warga Bangkalan: Corona Enggak Bakal Hilang Selama Presidennya Jokowi

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait