SuaraJatim.id - Sejak awal tahun lalu, pagebluk Covid-19 belum kunjung mereda. Data sepekan terakhir angka kasus Covid malah menunjukkan kenaikan serius di Jawa Timur.
Seperti dilaporkan Satgas Covid-19 Provinsi Jawa Timur, per Kamis (1/7/2021). Penambahan kasus terkonfirmasi positif di Jatim sebanyak 1.397 orang. Sehingga, kumulatif konfirmasi positif di Jatim mencapai 174.430 orang.
Penambahan kasus harian ini merupakan rekor tertinggi di Jatim sejak pertama kali virus asal Wuhan China itu mewabah. Penambahan ini juga lebih tinggi dari puncak kedua yang terjadi 15 Januari 2021 yaitu sebanyak 1.198 orang.
Konfirmasi dirawat mencapai 9.468 orang atau 5,43 persen. Penambahan pasien sembuh 695 orang, sehingga total pasien sembuh mencapai 152.297 orang atau 87,31 persen.
Baca Juga:Dikira Tidur, 2 Remaja Jember Tewas Tergeletak di Belakang Rumah Tetangganya
Saat ini kasus mingguan Jatim mulai naik sejak 8 Juni 2021 atau Minggu kedua Juni secara eksponensial, mendekati puncak Januari. Kasus Mingguan awal Mei 2021 sebanyak 1.346, sementara pada akhir Juni 2021 mencapai 6.129. Artinya jumlah kasus naik 455 persen.
Hal tersebut diduga ada temuan mutasi B1617.2 (Delta) menjadi penyebab kenaikan kasus secara eksponensial. Varian baru ini sangat menular mengakibatkan banyak yang tertular. Sehingga, individu berisiko tinggi meninggal akibat Covid-19 mudah terpapar dan jumlah kematian meningkat.
Untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar rapat koordinasi (Rakor) persiapan pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa Timur secara virtual tiga hari berturut-turut untuk merumuskan strategi efektif dan berbagi tugas agar PPKM Darurat dapat berjalan efektif.
Rakor ini melibatkan Forkopimda Provinsi yakni Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dan Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto. Kemudian juga dilibatkan Forkopimda tingkat kabupaten dan kota.
Ini sekaligus menindaklanjuti kebijakan Presiden Jokowi yang secara resmi mengumumkan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat yang disebut PPKM Darurat untuk mencegah perluasan penyebaran Covid-19. PPKM Darurat ini akan diberlakukan sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali.
Baca Juga:Kapolda Jatim Imbau Masyarakat Dukung PPKM Darurat Demi Keselamatan
Pada rakor tersebut, Khofifah menjelaskan, berdasarkan data yang ada kasus Covid-19 di Jatim mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan, di bulan Juni Jatim telah melakukan ekspansi besar-besaran ICU Isolasi dari 850 bed menjadi 1.219 bed, dan Isolasi dari 7.110 bed menjadi 12.515 bed.
Meskipun demikian, menurut Khofifah dalam mengatasi lonjakan kasus Covid-19 ini menangani hilirnya saja tidak akan pernah cukup. Untuk itu, perlu ditarik rem darurat untuk menghentikan penyebaran kasus Covid-19 melalui pembatasan mobilitas sosial.
"PPKM Darurat sesuai instruksi Presiden Jokowi ini menjadi harapan besar bagi kita untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 di Jawa Timur. Karenanya, koordinasi dan sinergi terkait pelaksanaan PPKM Darurat dengan berbagai pihak terkait harus terus dilakukan," kata Khofifah.
Dikutip dari beritajatim.com, jejaring media suara.com, Khofifah menambahkan, sembari menyiapkan teknis PPKM Darurat yang akan diatur di Inmendagri, tiap daerah di Jatim diharapkan mampu melakukan percepatan proses vaksinasi.
Dimana, berdasarkan kalkulasi dan breakdown yang mendetail target vaksinasi yang diharapkan Presiden Jokowi maupun Menkes bisa tercapai target 2 juta orang divaksin perhari.
"Kami dapatkan bahwa satu kabupaten/kota di Jatim memiliki target rentang antara 10-50 ribu vaksinasi per hari. Mohon para bupati/walikota memperhatikan dan berusaha semaksimal mungkin mencapai breakdown target per kabupaten/kota ini," kata orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.
Senada dengan Gubernur Khofifah, Pakar Epidemiologi dari Universitas Airlangga, Dr dr Windhu Purnomo menyampaikan bahwa kasus Covid-19 di Jatim ini sudah mencapai third wave.
Bila ada banjir bandang kasus Covid-19 dari atas mengalir ke bawah, bagaimanapun meski ada bak penampungan (rumah sakit), sebesar apa pun bak penampungan tersebut akan selalu kurang. Sehingga, yang perlu dilakukan adalah bagaimana membuat hulu itu terbendung.
Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan tegas yang membuat orang tetap stay at home. Sembari tetap melakukan pencegahan yang sifatnya promotif, preventif, kuratif maupun percepatan vaksinasi.
Turut mengikuti Rakor antara lain Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Bupati/Walikota dan Forkopimda se-Jatim, beberapa kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, Pemkab/Pemkot se-Jatim.
