SuaraJatim.id - Massa mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bergerak menyegel gedung DPRD Kabupaten Tuban, Jumat (13/8/2021). Mereka juga menempelkan kertas bertuliskan 'gedung ini dijual' di gedung dewan tersebut.
Mengutip Suaraindonesia.co.id, aksi unjuk rasa dimulai di kawasan bundaran Patung Letda Sucipto. Kemudian bergerak menuju gedung DPRD Kabupaten Tuban.
Massa aksi memprotes kegiatan rapat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dengan anggota DPRD di salah satu hotel mewah di Yogyakarta, pada awal Agustus lalu.
Massa aksi menganggap rapat dalam rangka Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tidak peka dan memahami situasi pandemi Covid-19.
Baca Juga:Dibatalkan Sepihak, Pemenang Tender Baju Louis Vuitton DPRD Tangerang akan Ajukan Gugatan
Massa unjuk rasa menuding apa yang dilakukan para pejabat pemerintahan itu sangat menyakiti hati rakyat yang sedang berjuang dihantam pandemi Covid-19.
Koordinator lapangan (korlap) aksi, Abdul Rochim mengatakan, pihaknya ingin mengklarifikasi langsung kegiatan rapat di luar kota tersebut ke DPRD Tuban. Herannya lagi rapat di luar kota itu dilakukan saat penerapan PPKM.
"Dimana dalam kebijakan PPKM masyarakat dipaksa untuk di rumah saja, namun justru dewan perwakilan kita jalan-jalan keluar kota. Ini menjadi ironi bagi kita semua di tengah pandemi, dimana masyarakat dalam kesulitan ekonomi. Bahkan para penjual kopi setiap malam harus berkonfrontasi dengan aparat," kata Rochim.
Massa aksi juga mendesak pemerintah untuk percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak Covid-19.
“Kami juga meminta DPRD bersama Pemkab untuk memberikan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, tidak malah menyakiti," ungkapnya.
Baca Juga:Baju Dinas Louis Vuitton Anggota Dewan, Pengamat: 'Fakir' akan Fasilitas Mewah
Karena tak bisa menemui satu pun anggota dewan, massa aksi kecewa dan memutuskan menyegel gtuang paripurna DPRD Tuban.
“Gedung ini kami segel, karena kami anggap gedung DPRD semegah ini semestinya bisa digunakan untuk rapat. Kami kecewa, wakil rakyat yang kita pilih ternyata tidak bisa kita andalkan, pada saat rakyat membutuhkan. Nyatanya malah menambah sakit hati rakyat,” tegasnya.
