SuaraJatim.id - Bertahun-tahun negara Afghanistan dirundung konflik dan perang. Hal itu memporak-porandakan tatanan ekonomi sosial warganya. Kemiskinan meningkat, ekonomi jeblok.
Di masa Pemerintahan Presiden Ashraf Ghani, ekonomi Amerika masih ditopang oleh Amerika Serikat. Nah sekarang Ghani sudah kabur setelah dikudeta oleh militan Taliban. Bisa dipastikan, Taliban bakal menguasai pemerintahan di negeri itu.
Masalahnya, ketika Amerika Serikat mencabut topangan ekonominya, Taliban bakal terseok-seok sendirian. Makanya, sadar dengan kondisi tersebut, rezim Taliban mengatakan akan berubah. Mereka akan lebih terbuka dengan dunia internasional.
Hal ini disampaikan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut dia, hampir semua negara di dunia kini sedang menunggu apakah Taliban ini akan lebih terbuka atau tidak dengan dunia internasional. Keterbukaan rezim Taliban ini menjadi kunci.
Baca Juga:Negara Dikuasai Taliban, Sineas Afghanistan Akan Lakukan Ini Jika Selamat
Sebab rezim Taliban ini sudah sejak awal menjanjikan perubahan dibanding dua dekade lalu, yakni lebih moderat. Misalnya perempuan dibolehkan untuk beraktualiasi di ruang publik.
"Jadi Indonesia ini akan wait and see, hampir semua negara di dunia juga begitu. Apakah janjinya untuk beri kesempatan pada perempuan dan ekonomi terbuka," demikian disampaikan JK dalam wawancara dengan Kompas TV kemarin, dikutip dari hops.id, jejaring media suara.com.
Keterbukaan ini, kata JK, akan menjadi salah satu pertimbangan negara di dunia untuk menjalin hubungan bilateral dengan rezim Taliban. Kalau ekonomi Afghanistan tak terbuka malah jadi bumerang.
"Masalah ekonomi ini berjalannya bagaimana, kan anggarannya yang lalu ditanggung Amerika. Ekonomi (Afghanistan) semuanya Amerika Serikat, sekarang mereka nesti berdiri sendiri. Jadi akan terjadi hubungan (Indonesia) dengan pemerintahan Taliban," katanya.
JK mengatakan pemerintah dalam ke depan akan menunggu praktik dan janji Taliban yang mau terbuka dengan dunia internasional, apakah juga menjalankan pemerintahan yang baik.
Baca Juga:Gelar Konferensi Pers, Taliban: Kami Lindungi Warga Asing dan Hak Perempuan
Kalau ini dijalankan Taliban, JK yakin dunia internasional akan mendukung Taliban. Hampir senada, pengamat Timur Tengah Hasbullah Sastrawi meminta pemerintah Indonesia mesti cermat perkembangan yang terjadi di Afghanistan.
Kalau perlu, menurutnya, pemerintah Indonesia melanjutkan langkah yang dirintis JK saat menjabat wakil presiden, menjadi mediator konflik di Afghanistan.
Hasbullah mengatakan Indonesia punya modal bagus untuk menjalin hubungan dengan rezim Taliban.
"Indonesia punya latar belakang (masalah) yang mirip (Afghanistan). Di sini banyak aliran tapi bisa contohkan beda aliran di sini tak harus cakar-cakaran," katanya.
Selain itu, Indonesia mesti pula mendekati kelompok yang dulunya pergi dari Tanah Air ke Afghanistan atau kelompok pendukung Taliban di Indonesia.
Mengapa demikian, Hasbullah khawatir, pendukung Taliban di Indonesia tahunya Taliban masih seperti 20 tahun lalu. Padahal Taliban kini menjanjikan perubahan dengan moderat.
"Takutnya (pendukung Taliban di Indonesia) masih mengira Taliban seperti 20 tahun silam. Ini kan sudah baru. Supaya ada penjajakan, sebab bisa saja Taliban baru ini sebelumnya dipercaya, bahkan oleh rakyat Afghanistan sendiri," kata dia.
Mujahid jamin keamanan kantor perwakilan negara
Dikutip dari Al Jazeera, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid, berjanji pada hari Selasa, (17/8/2021) bahwa Taliban akan menghormati hak-hak perempuan.
Kemudian, Taliban juga akan memaafkan pihak yang menentang dan memastikan Afghanistan yang aman, sebagai bagian dari publikasi untuk meyakinkan dunia dan masyarakat yang ketakutan bahwa mereka telah berubah.
Kelompok tersebut sebelumnya juga mengumumkan ke seluruh Afghanistan dan mendesak perempuan untuk bergabung dengan pemerintahnya.
Mencoba menenangkan ketegangan yang terjadi ibu kota seperti yang terlihat dari kekacauan di bandara saat ribuan orang mengerumuni pesawat dalam upaya putus asa untuk melarikan diri.
Mujahid menyatakan bahwa kelompok mereka akan menjamin keamanan setiap perwakilan negara asing yang ada di wilayah mereka.
