Pemkot Surabaya Pastikan Tak Ada Pemotongan Gaji Atau Tunjangan ASN

SuaraJatim.id - Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara mengatakan tidak ada pemotongan gaji atau tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2021.

Febri menegaskan, pemkot hanya melakukan rasionalisasi anggaran yang bersumber dari sisa realisasi pos belanja pegawai pada APBD Tahun 2021.

Rasionalisasi tersebut, lanjut dia, disebabkan adanya ASN di lingkungan Pemkot Surabaya yang pensiun maupun meninggal karena COVID-19.

"Jadi bukan pemotongan. Tapi yang ada adalah rasionalisasi dari sisa belanja pegawai untuk di-refocusing. Ini dikarenakan adanya sisa realisasi belanja pegawai," kata Febriadhitya, seperti dikutip dari Antara, Senin (27/09/2021).

Febri menjelaskan, anggaran untuk gaji termasuk tunjangan ASN Pemkot Surabaya telah dihitung di awal atau sebelum APBD disahkan. Ketika ASN tersebut meninggal, lanjut dia, maka anggaran yang sudah disiapkan di awal itu secara otomatis tidak dapat terealisasi 100 persen.

"Uang dari ASN yang meninggal itu yang kemudian dikumpulkan untuk di-refocusing pada PAK. Termasuk dari pegawai pemkot yang pensiun atau karena adanya kekosongan jabatan," katanya menegaskan.

Lebih rinci, Febri mencontohkan, misalnya jumlah pegawai pemkot ketika dihitung pada awal ada 1.000 orang. Namun ternyata, pada Januari ada 100 pegawai yang kemudian meninggal atau pensiun.

Maka kemudian, lanjut dia, secara otomatis PAK yang dihitung untuk kebutuhan belanja pegawai sebanyak 900 orang. "Artinya dalam PAK itu anggaran khusus belanja pegawai yang kita hitung selama empat bulan ke depan (September - Desember 2021) adalah 900 orang," katanya.

Oleh karena itu, kata Febri, seolah-olah pada PAK APBD Surabaya 2021, pos anggaran untuk belanja pegawai Pemkot Surabaya dikurangi atau dipotong. Padahal, refocusing anggaran pada PAK itu bersumber dari sisa belanja pegawai di bulan Januari-Agustus 2021.

"Jadi bukan dipotong untuk kemudian di-refocusing. Tapi karena sudah dihitung dan tidak terlaksana sampai bulan Agustus 2021, maka kemudian uang itu dirasionalkan," ujarnya.