SuaraJatim.id - Tercatat 1.258 anak di Surabaya, Jawa Timur jadi yatim akibat ditinggal orang tuanya yang terpapar Covid-19. Sekitar 90 persen telah mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A).
Bantuan yang dimaksud, terkait administrasi kependudukan, kesehatan, hingga bidang pendidikan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala DP5A Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan, sekitar 90 persen anak telah dipenuhi kebutuhannya terkait administrasi kependudukan. Mulai pembuatan kartu anak, pengurusan akta kematian orang tua, dan Kartu Keluarga (KK).
“Mereka yang sudah berusia 17 tahun, maka KK-nya bisa sendiri yang yatim piatu. Tapi yang belum, maka kita harus mengikutkan di keluarganya. Itu sudah diproses dan mungkin sudah 90 persen,” katanya mengutip dari Beritajatim.com jaringan Suara.com, Senin (8/11/2021).
Baca Juga:Kenapa Biaya Tes PCR Tidak Ditanggung Negara? Menkes: Tak Ada Anggaran
“Untuk permakanan, dari Dinsos (Dinas Sosial) untuk anak yatim piatu juga sudah ditindaklanjuti,” sambungnya.
Pemkot Surabaya, lanjut dia, juga menanggung biaya kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
“Ketika kemarin mereka orang tuanya ada, maka BPJS-nya bisa dari kantor orang tuanya. Ketika sekarang (orang tua) tidak ada (meninggal), maka oleh pemkot sudah dialihkan dan dibiayai. Itu sudah 99 persen terlaksana,” ungkap dia.
Terkait pendidikan, anak-anak terdampak Covid-19 juga sudah difasilitasi oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya. Baik itu jenjang SD, SMP, SMA/SMK dan perguruan tinggi.
“Kalau mereka di sekolah negeri tentunya sudah tidak membutuhkan SPP. Tapi biaya hidup untuk hal lain, kita juga fasilitasi bantuan dari pemkot. Termasuk juga itu sudah kita ajukan ke Kemensos (Kementerian Sosial),” ujarnya.
Baca Juga:Dear Parents, Ini Tips Awasi KIPI Pada Anak Pasca Vaksinasi Covid-19
Menurutnya, selain bantuan dari pemkot, Kemensos RI juga memberikan intervensi langsung kepada anak-anak tersebut. Anak-anak terdampak Covid-19, setiap bulan mendapatkan bantuan berupa uang yang langsung ditransfer dari Kemensos RI ke rekening masing-masing.
“Jadi sudah kita ajukan ke Kemensos, mereka (anak-anak) mendapat bantuan tiap bulan kemudian masuk ke rekening anak-anak yang bersangkutan. Selain itu, ada pula bantuan berupa sembako dan alat sekolah,” imbuhnya.
Dalam intervensi tersebut, Pemkot Surabaya juga berkolaborasi dengan stakeholder. Baik itu sinergi bersama Badan Usaha Milik Swasta (BUMN), maupun perusahaan swasta. Salah satunya yakni terkait program anak asuh.
“Ada dari BUMN dan yang lain, mereka minta mengambil anak asuh dan kita fasilitasi dan diambil anak asuh. Ketika dari lembaga-lembaga lain ingin intervensi, kita berikan (data anak-anak). Jadi kalau misal ada lembaga ingin intervensi, ya kita berikan yang belum dapat intervensi,” kata dia.
Di sisi lain, Antiek menyebutkan, bahwa saat ini Pemkot Surabaya juga tengah memikirkan terkait pengasuhan dari anak-anak tersebut. Utamanya, terhadap anak di bawah umur yang kedua orang tuanya meninggal dunia karena Covid-19.
“Termasuk pengasuhan, kami juga masih komunikasikan. Kalau mereka yang tidak punya pengasuhan dari keluarganya, maka pemkot sudah menyiapkan tempat di UPTD Kalijudan untuk mereka yang tidak punya keluarga,” tandasnya.
