SuaraJatim.id - Kantor Desa Gumukan, Jombang, Jawa Timur didemo warga, Kamis (9/6/2022). Aksi unju rasa itu terkait dugaan pemotongan program bantuan langsung tunai (BLT).
Warga meyakini, BLT yang jadi hak mereka 'disunat' sebanyak dua kali, yakni sebesar Rp100 ribu dan Rp25 ribu.
Belasan warga peserta demo menyampaikan keresahannya dengan membawa poster bertulisan. "Jare Pak Presiden Pejabat/Perangkat Motong BLT Harus Dipecat,"
Ada pula poster bertuliskan. "Pelaku Pungli Wajib Diadili,"
Koordinator aksi, Ahmad Syahril mengatakan, demo tersebut dilakukan dengan tuntutan pencopotan dua perangkat desa yang diduga melakukan pungli. Hanya saja, mereka tidak bertemu dengan Pj Kades Gumulan Abdul Qodir dalam demo itu. Karena yang bersangkutan tidak ada di tempat. Padahal para pendemo sempat menunggu hingga dua jam.
“Kami minta dua perangkat desa segera dipecat. Karena telah melakukan pungli bantuan lasung tunai atau BLT minyak goreng. Demo ini merupakan kali kedua,” kata Ahmad Syahril mengutip dari Beritajatim.com, Kamis.
Syahril menjelaskan, jumlah pemotongan tersebut bervariasi selama dua bulan (April-Mei). Bagi warga yang menerima bansos Rp300 ribu dipotong sebesar Rp25 ribu. Sedangkan yang menerima BLT Rp600 ribu disunat Rp100 ribu. “Yang meminta RT/RW atas suruhan perangkat desa,” ujarnya.
M Zainal Abidin (28), warga lainnya menambahkan, dirinya juga menerima BLT minyak goreng. Nah, setelah menerima bansos tersebut pihaknya didatangi sama RW. Zainal dimintai uang Rp100 ribu. Alasannya, uang tersebut untuk pembayaran listrik penerangan jalan.
“Yang pertama dimintai Rp100 ribu. Sedangkan yang kedua dimintai Rp25 ribu. Peruntukannya sama, katanya untuk pembayaran listrik jalan desa. Hampir seluruh penerima BLT dipotong segitu. Kita nggak enak, ya kita kasih saja,” katanya.
Baca Juga:5 Langkah Cara Cek BLT 1 Juta, Cukup Pakai Ponsel dan Internet
Usai pemotongan tersebut, warga sempat bergolak. Suasana desa memanas. Hingga akhirnya perangkat desa mengembalikan dana potongan tersebut. “Setelah ramai-ramai, uang potongan itu dikembalikan oleh perangkat desa,” katanya.
Demo yang dilakukan belasan warga ke kantor desa itu berujung kecewa. Pasalnya, hingga dua jam ditunggu, kedua oknum perangkat desa yang didemo warga tak keluar. Massa kemudian menaruh poster-poster tuntutan di kantor desa. “Saya tidak berani komentar. Takut salah,” kata Sekretaris Desa Gumulan Harun saat diwawancarai wartawan terkait tuntutan pendemo.
