facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Eksekusi Tanah Pertokoan Belga Tulungagung Ditunda

Abdul Aziz Mahrizal Ramadan Selasa, 21 Juni 2022 | 22:35 WIB

Eksekusi Tanah Pertokoan Belga Tulungagung Ditunda
Pertokoan Belga di Jalan Agus Salim Kabupaten Tulungagung. [ANTARA/HO - Joko Purnomo]

Sengketa hukum tersebut terjadi akibat ketidaksepahaman soal masa kontrak sehingga terjadi aksi saling gugat ke pengadilan.

SuaraJatim.id - Pemerintah Kabupaten Tulungagung menunda eksekusi tanah di kawasan pertokoan Belga. Sebab, pihak tergugat masih melayangkan sengketa.

Sengketa hukum tersebut terjadi akibat ketidaksepahaman soal masa kontrak sehingga terjadi aksi saling gugat ke pengadilan.

"Eksekusi sampai saat ini belum bisa dilakukan karena masih ada upaya (perlawanan) hukum dari pihak tergugat," kata Kabag Hukum Pemkab Tulungagung, Catur Hermono, di Tulungagung, Selasa (21/6/2022).

Padahal sesuai putusan kasasi MA pada 21 September 2021 dengan Nomor Registrasi 2205K/Pdt/2021, 36 penyewa ruko diwajibkan membayar utang sewa ruko sebesar Rp22 miliar.

Baca Juga: Calon Haji Asal Tulungagung Bawa Uang Rp150 Juta yang Dikemas Jeriken

Pemkab Tulungagung pun sudah memasukkan permohonan eksekusi ruko tersebut sejak Maret 2022.

Dengan adanya sidang perlawanan ini, Pemkab Tulungagung sementara menunda eksekusi. Eksekusi baru bisa dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang menguatkan putusan MA.

"Kalau nanti sudah diputus di tingkat PN bisa langsung kami eksekusi. Kalau PK tidak menentukan eksekusi," katanya.

Kasus perdata ini mencuat setelah pihak penyewa yang seharusnya melakukan perpanjangan sewa pada akhir 2014, tidak memenuhi kewajibannya.

Penyewa berniat memperpanjang lagi sewa hingga 20 tahun ke depan, namun ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung lantaran berisiko hilangnya aset daerah.

Baca Juga: Viral, Calon Haji Asal Tulungagung Bawa Uang Tunai Rp150 Juta, Dimasukkan dalam Jeriken Berisi Beras

Pemerintah Kabupaten Tulungagung lalu menawarkan opsi pembaruan sewa tiap 5 tahun sekali, namun penyewa menolak dan mengajukan tuntutan perdata ke pengadilan.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait