SuaraJatim.id - Alumni pondok pesantren se-Kediri Jawa Timur ( Jatim ) masih belum bisa menerima pernyataan Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa.
Dalam sebuah acara di Expo Garden, Suharso Monoarfa mengatakan keharusan menyediakan amplop usai bertemu dengan para kiai atau ulama di daerah. Pernyataan itu sontak membuat mendidih para alumni santri di Kediri.
Seperti disampaikan Koordinator Ikatan Alumni Pondok Pesantren se Kabupaten Kediri, Safaat Ali Mutasom. Ia menuntut permintaan maaf tanpa syarat dari Suharso Monoarfa secara virtual mau pun tertulis yang ditujukan kepada pengasuh Pondok Pesantren dan kiai se-Indonesia.
"Kedua kami menuntut dan mengharap kepada Presiden Joko Widodo mengevaluasi salah satu pembantunya yaitu Kepala Bappenas, kok bisa membuat kegaduhan seperti ini," ujarnya dikutip dari timesindonesia.co.id jejaring media suara.com, Minggu (21/08/2022).
Baca Juga:Belum Ada Asing, Kepala Bappenas Sebut Baru Investor Domestik yang Masuk Danai Pembangunan IKN
"Yang ketiga meminta Suharso mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Karena sebagai Partai Islam, dia harus menghormati para kiai," ujarnya menambahkan.
Menurutnya permintaan maaf yang pernah disampaikan oleh Suharso Monoarfa beberapa waktu lalu, hanya sepotong. Jika tuntutan segera tidak direspon, pihaknya tidak bisa menjamin kedepanya seperti apa.
"Kami tidak bisa menjamin bagaimana masyarakat nyaman. Sehingga membawa dampak kiai begini kiai begini," ujarnya.
Gus Sulkan selaku Wakil Koordinator Ikatan Alumni Pondok Pesantren se Kabupaten Kediri menambahkan, bahwa permintaan maaf yang disampaikan belum cukup.
"Karena dari kalimat maafnya itu masih diberi embel-embel bahwa apa yang disampaikan masih dipotong potong, oleh teman penggiat sosial. Makanya permintaan maafnya harus disampaikan tanpa syarat. Kalau mau minta maaf harus tanpa syarat tertulis mau pun langsung," ungkapnya.
Baca Juga:PAN, Golkar, dan PPP Daftar Pemilu 2024 ke KPU
Gus Sulkan juga menyesalkan adanya perkataan Suharso Monoarfa, seorang pejabat yang seharusnya lebih tahu dan harus berhati-hati.
