"Kaitan dengan PPPK tenaga kesehatan ini sama problemnya dengan PPPK guru. Dana pembiayaan seluruhnya sudah diatur oleh Pemerintah Pusat termasuk dengan dana tersebut ekuivalen dengan jumlah orangnya," sebut Emil.
"Ditambah pemerintah pusat juga menilai bahwa belanja jasa pegawai tenaga honorer, sama dengan pemborosan. Padahal ini sangat bermanfaat bagi kami," katanya.
Kepada seluruh peserta seminar, dirinya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersinergi bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian Kesehatan, Organisasi Perumahsakitan, BPJS Kesehatan, dan Universitas dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik di RS Pemerintah maupun RS Swasta dengan melakukan pembinaan dan pengawasan RS.
"Dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan RS, perlu ada sinergitas antara RS Pemerintah dan RS Swasta dengan saling berkolaborasi melengkapi kompetensi pelayanan kesehatan yang dimiliki dengan standar pelayanan yang sama baik RS Pemerintah maupun RS Swasta untuk mendukung sistem rujukan yang optimal," jelasnya.
Baca Juga:Jatim Media Summit 2023 Sukses Pertemukan Lebih dari 100 Stakeholders Media Lokal
