Sebelumnya, Google Indonesia merespons rencana penandatanganan Perpres Publishers Rights ini dengan sebuah siaran pers pada 25 Juli 2023. Perusahaan internet multinasional tersebut menegaskan rencana untuk tak lagi menayangkan konten berita di platformnya.
Aksi serupa pernah dilakukan Google di Australia dan Kanada. Di Australia, perusahaan teknologi itu akhirnya melunak setelah pemerintah setempat melakukan renegosiasi dengan tawaran win-win solution.
Apabila itu diterapkan, mesin pencari Google dan situs agregator video Youtube tidak lagi menayangkan konten dari penerbit media di Indonesia. Trafik pembaca juga akan hilang. Perusahaan media juga akan kehilangan pendapatan miliaran rupiah.
Selain itu, publik juga bakal kehilangan akses pada informasi penting dan kredibel yang diproduksi redaksi media massa pada periode krusial menjelang Pemilu 2024.
Sebelumnya, pada Senin 24 Juli 2023 Menteri Komunikasi dan Informatika
Budi Arie Setiadi memastikan naskah rancangan Perpres tersebut sudah disetorkan kepada Sekretariat Negara untuk ditandatangani Presiden.
