SuaraJatim.id - Bantuan sosial alias bansos menjadi salah satu program yang ditawarkan oleh pasangan capres cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias AMIN. Menurut Timnas AMIN, program Bansos Plus yang digulirkan nantinya lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas bagi penerimanya.
"Program bansos plus ini yang akan diperbaiki tata kelolanya," kata Juru Bicara (Jubir) Timnas AMIN Reynaldi Sarijowan seperti dikutip dari Antara, Minggu (17/12).
Dijelaskan oleh Reynaldi, bahwa perubahan yang dibawa oleh pasangan calon nomor urut 1 itu bukan meniadakan apa yang telah ada, melainkan akan meningkatkan dan mengubah ke ranah lebih baik.
Seperti bansos, kata Reynaldi, nantinya jika AMIN terpilih untuk memimpin Indonesia akan memperbaiki tata kelola bansos, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
Baca Juga:Ponpes Lirboyo Berikan Dukungan untuk AMIN, Kiai Anwar Mansyur: Udahlah Nurut Sama Saya
Selain itu, data penerima bansos juga akan diperbaiki dan disempurnakan karena hingga saat ini data penerima masih banyak yang tidak tepat, bahkan yang seharusnya menjadi penerima malah tidak begitu sebaliknya.
"Bansos plus itu sebenarnya meningkatkan kualitas dan kuantitas program, dan manfaatnya bisa lebih luas lagi," ujarnya.
Anies Baswedan saat kampanye di Provinsi Riau memperkenalkan program bansos plus, yang merupakan upgrade dari program sebelumnya.
Program tersebut, kata Anies, sekaligus memperkuat salah satu poin perubahan, yakni meningkatkan apa yang sudah baik. Bansos plus ini memiliki tiga poin utama, yakni plus manfaatnya, plus penerimanya, plus layanannya.
"Kedua, kami juga mengenalkan bansos plus, plus manfaatnya yang artinya manfaatnya akan ditambah, plus penerimanya yang artinya data penerima diperbaiki, dan plus layanannya yang artinya negara memberikan pelayanan terbaik kepada semua penerima bansos plus," jelasnya.
Baca Juga:Gibran Rakabuming Bikin Ibu Hamil Klepek-klepek, Teriak: Ya Allah Ganteng Banget!
Bansos Pemerintahan Jokowi
Ketentuan mengenai bansos diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Peraturan ini mengubah UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Menurut UU tersebut, bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
Pengertian ini juga dijelaskan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
Selain itu, ketentuan yang mengatur bansos yaitu tentang Pengelolaan bansos tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020.
Aturan ini mencabut Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Saat ini Kementerian Sosial melaksanakan program bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Hal ini sesuai dengan UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 11 (2) yang menyebutkan bahwa Data Terpadu yg telah ditetapkan menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan sosial.
Adapun program bantuan sosial yg sudah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diantaranya Program Sembako, PKH dan PBI-JK.
