SuaraJatim.id - Sejumlah civitas akademika Universitas Jember (Unej) turut mengambil sikap terkait dinamika politik yang terjadi belakangan.
Ratusan mahasiswa, dosen, hingga guru besar menuntut penghentian politisasi kebijakan negara. Deklarasi tersebut dilakukan di double way Universitas Jember, Senin (5/2/2024).
Deklarasi tersebut dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Forum Civitas Akademika Universitas Jember.
“Kami menuntut seluruh cabang kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif, untuk senantiasa memedomani TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan menjalankan nilai-nilai Pancasila,” ujar guru besar Fakultas Hukum Unej Dominikus Rato mengutip dari Beritajatim.com--partner Suara.com.
Baca Juga:Ada 19.552 Kasus, Jember Jadi Kota di Jatim Paling Banyak Pelanggaran APK Sepanjang Masa Kampanye
Pihaknya juga meminta penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan pemerintah untuk netral.
Tidak hanya itu, Rato juga mendorong pemerintah untuk memberikan teladan yang baik.
“Kami menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara oleh Presiden yang berpotensi merusak proses demokrasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam pemilihan umum,” kata Rato.
Dia juga menyindir mengenai etika dalam penyelenggaraan pemilu. Rato mendesak penyelenggara pemilu menjunjung tinggi prinsip transparansi dan berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara. Bukan kepentingan pihak-pihak tertentu.
“Kami mengajak civitas akademika perguruan tinggi terlibat bersama Rakyat untuk terus mengawal pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” kata Rato.
Baca Juga:Duhh! Panwascam Kota Mojokerto Beramai-ramai Mundur, Begini Kata Bawaslu
Rato mengungkapkan, bangsa ini telah disuguhkan bermacam peristiwa dan permasalahan yang mengkhawatirkan serta mencemaskan. Kondisi tersebut mengindikasikan terjadinya pembusukan hukum dan kemerosotan demokrasi.
Pemilu, kata dia, seharusnya dijalankan tanpa rasa takut dan intimidasi. Pemilihan umum semestinya melibatkan partisipasi rakyat. Menurutnya, pemilu menjadi caar terbaik yang akan memperjuangkan kesetaraan, kemerataan, keadilan, dan kesejahteraan.
“Bangsa Indonesia telah bersepakat memilih bentuk negara kesatuan yang
berbentuk republik dengan landasan negara hukum yang memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan konstitusi,” kata Rato.
