SuaraJatim.id - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin pada kegiatan pembukaan Asian Pacific Aquaculture (APA) 24 di Grand City Convention & Exhibition Hall Surabaya, Kamis, (4/7/2024). Dalam gelaran pembukaan APA24 bertema ‘Aquaculture: Diving the blue economy’ ini, Wapres RI Ma’ruf Amin didampingi Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Pj Gubernur Adhy mengatakan, kegiatan APA24 menjadi ajang pertemuan investor, peneliti, akademisi, dan pelaku usaha di bidang budi daya perikanan baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kapasitas SDM di lingkup kelautan dan perikanan.
“Semoga wujud nyata kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dengan para pelaku usaha dan akademisi menghasilkan terobosan untuk meningkatkan produktivitas dalam mewujudkan ekonomi biru di bidang kelautan dan perikanan yang kompehensif," ujarnya.
Untuk meningkatkan SDM di sektor kelautan dan perikanan, lanjut Adhy, SDM kelautan dan perikanan yang unggul akan berkontribusi besar dalam mewujudkan ekonomi biru yang kuat untuk Indonesia sejahtera.
"Kami sedang membangun bagaimana peningkatan kapasitas SDM setiap program salah satunya sektor yang paling memang membutuhkan adalah sektor kelautan dan perikanan," katanya.
Adhy menambahkan, SDM yang ada tersebut, harus didukung dengan peningkatan kapasitas masing-masing SDM. Sehingga, hasil yang didapatkan lebih maksimal.
"InsyaAllah Jawa timur komitmen untuk meningkatkan program-program di bidang perikanan dan kelautan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Adhy memastikan bahwa Jatim berkomitmen mewujudkan ekonomi biru dengan berbagai program yang menyasar SDM maupun peningkatan hasil produksinya. Hal itu telah diprogramkan dan masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"RKPD-nya sudah terlihat bagaimana sektor kelautan termasuk industri wisata sektor kelautan sudah termaktub di dalamnya mohon dukungan dan supportnya sehingga semuanya bisa sinkron," jelasnya.
Adhy menuturkan, Jawa Timur memiliki banyak potensi yang sangat mendukung terlaksananya ekonomi biru di Indonesia. Sebab diketahui Jawa Timur memiliki garis pantai sepanjang 3.543,54 km dengan pengelolaan wilayah laut 5,2 juta hektar yang melewati 22 kabupaten/kota.
“Jawa Timur memiliki SDM di sektor kelautan dan perikanan di antaranya 222.780 nelayan, 262.838 pembudidaya ikan, 6.613 petambak garam, 9.241 pengolah ikan, dan 19.120 pemasar produk hasil perikanan,” tuturnya.
Selain itu, Jawa Timur juga menjadi provinsi dengan produksi perikanan tangkap sebesar 609.685,85 ton, produksi perikanan budidaya tertinggi ke-3 nasional sebesar 1.359.934,91 ton, produksi garam tertinggi secara nasional yang mencapai 847.011,33 ton. Selain itu provinsi dengan volume ekspor perikanan tertinggi nasional mencapai 361.356,91 ton.
Sementara itu, Wapres RI Ma’ruf Amin menjelaskan, Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang hampir 60 persen wilayahnya berupa perairan, menjadikan penerapan konsep ekonomi biru sebagai salah satu strategi pembangunan nasional. Indonesia, kata Wapres Ma'ruf, telah memantapkan visi dan misi ke depan untuk menjadi poros maritim dunia dengan terus meningkatkan kontribusi sektor kelautan atas perekonomian nasional dan mengembangkan program-program nasional yang mengedepankan inovasi di bidang perikanan dan pariwisata laut.
“Oleh karena itu, kerangka kerja sama pengembangan ekonomi biru di kawasan ini tentunya tidak hanya melibatkan pemerintah, tapi juga menggandeng pelaku usaha dan investor, serta akademisi, untuk menciptakan arah kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi,” jelasnya.
Melalui kegiatan APA24, Ma’ruf mengajak semua pihak untuk memandang budidaya perikanan tidak sekadar sumber pangan, melainkan sebagai pendorong perekonomian masyarakat. Dijelaskan, pengembangan inovasi teknologi akuakultur berkonsep ekonomi biru harus terus diimplementasikan secara masif agar dapat menjaga keberlanjutan lingkungan dan menjadi motor penggerak perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.
