SuaraJatim.id - Pemprov bersama DPRD Jatim akhirnya menggedok Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Penetapan dilakukan dalam sidang paripurna yang dilangsungkan di Gedung DPRD Jatim pada Kamis (21/11/2024).
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Blegur Prijanggono mengatakan, APBD 2025 fokus pada penanganan sejumlah permasalahan, salah satunya mengenai kesehatan. “Secara umum (APBD 2025) juga terkait peningkatan pelayanan kesehatan seperti penanganan BPJS dan peningkatan alat kesehatan," ujarnya.
Selain masalah kesehatan, anggaran 2025 juga fokus pada penanganan kemiskinan serta pendidikan. Kemudian program makan bergizi gratis sudah masuk di dalam APBD tahun depan.
Baca Juga:Anggota DPRD Jatim Minta Dinkes Gencarkan Sosialisasi Penyakit Pancaroba
Selanjutnya, Perda APBD 2025 akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Dalam waktu dekat ini akan segera disampaikan ke Pemerintah Pusat," katanya.
Secara terperinci, struktur anggaran Pemprov Jatim pada 2025 terdiri dari proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp28,448 triliun. Porsi tersebut terbagi dalam pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp16,76 triliun.
Lalu dana transfer dari pusat sebesar Rp11,66 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp28 miliar.
Sedangkan belanja daerah dalam APBD 2025 dialokasikan Rp29,658 triliun. Rinciannya untuk belanja operasional Rp22,81 triliun, belanja modal Rp1,6 triliun, belanja transfer Rp5,006 triliun, dan belanja tidak terduga Rp229,650 miliar.
Berdasarkan hitungan tersebut, APBD Jatim 2025 defisit Rp1,534 triliun. Selisih tersebut akan ditutup dengan pembiayaan daerah netto dari penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1,54 triliun dikurangi pembiayaan sebesar Rp9,177 miliar.
Baca Juga:Bapemperda DPRD Jatim Bakal Bahas 21 Raperda Pada 2025, Ini Rinciannya
Sementara itu, Gubernur Jatim Adhy Karyono mengatakan, pendidikan masih menjadi prioritas dalam APBD 2025 dengan porsi anggaran 32 persen. Berikutnya ada kesehatan yang naik dari 10 persen menjadi 19,4 persen.
"Kesepakatan hari ini berjalan dengan smooth dan sesuai dengan apa yang ditetapkan. Bahkan ada beberapa pendapatan yang bertambah," kata Adhy.
