SuaraJatim.id - Pemprov dan DPRD Jatim telah menggedok Perda Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) 2025.
Strujtur APBD Jatim 2025 untuk proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp28,448 triliun. Sedangkan belanja daerah dialokasikan Rp29,658 triliun.
Meski sudah digedok, fraksi-fraksi di DPRD Jatim memberikan sejumlah catatan. Salah satunya Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim saat sidang paripurna pengesahan APBD 2025, Hari Yulianto mengatakan, pihaknya sepakat dengan komisi E yang meminta kepada Pemprov untuk tidak membedakan sekolah negeri dan swasta.
Baca Juga:Pesan Penting Said Abdullah untuk Kader PDIP Jatim di Masa Tenang
"Kita bersama memahami bahwa BPOPP merupakan instrumen kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan Jatim Cerdas bagi seluruh masyarakat Jawa Timur melalui penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karenanya, kebijakan terkait BOPP ini perlu dikaji dengan matang dan implementasinya dilakukan secara tepat agar berdampak positif, utamanya terkait pengalokasian anggaran BOPP selama 12 bulan," ujarnya saat sidang paripurna Kamis (21/11/2024).
Hal senada juga disampaikan juru bicara Fraksi PKB DPRD Jatim, Salim Azhar. Dia juga berpandangan besaran BPOPP antara sekolah swasta dan negeri diberikan porsi yang sama.
"BPOPP untuk lembaga pendidikan swasta dan negeri harus diberikan dengan jumlah yang sama, tanpa perlakuan berbeda. Termasuk juga BPOPP untuk Madrasah Aliyah (MA) disamakan dengan SMA," kata Salim Azhar.
Salim Azhar mengungkapkan, sekolah swasta, seperti madrasah banyak sekali peserta didik yang berasal dari masyarakat tidak mampu. Karena itu penting untuk bisa mendapatkan anggaran dengan porsi yang sama. Toh, negeri dengan swasta memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dia berharap kepada Pemprov Jatim untuk juga bisa menambah alokasi anggaran BPOPP.
Baca Juga:Dok! APBD Jatim 2025 Disahkan, Intip Rinciannya
"Selain soal keadilan alokasi, yang juga penting adalah jumlah/nominalnya ditingkatkan. Karena, kegagalan Pemrov Jatim menciptakan pemerataan ekonomi berakibat kepada sulitnya pihak sekolah menggali potensi partisipasi masyarakat untuk menambah pembiayaan operasional pembelajaran. Selain itu, masih banyak wali murid yang mengeluh tentang belum pulihnya level perekonomian masyarakat menengah ke bawah pasca-pandemi dua tahun lalu," ungkapnya.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Farid Kurniawan Aditama berharap kualitas pendidikan di Jawa Timur bisa meningkat.
Farid Kurniawan kemudian menyinggung biaya penunjang operasional bagi SMA, SMK, dan Sekolah Khusus Negeri maupun Swasta yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jawa Timur melalui skema BPOPP.
"Namun yang menjadi problem adalah, BPOPP sejak awal menjadi beban anggaran yang cukup besar, oleh karena itu Fraksi Partai Gerindra menekankan untuk segera dibuat peraturan gubernur sebagai dasar hukum perubahan kebijakan BPOPP, sehingga tidak ada lagi kesan di masyarakat adanya perlakuan yang berbeda (diskriminasi) antara sekolah negeri dan swasta dalam pelaksanaan kebijakan BPOPP," tandasnya.
