SuaraJatim.id - Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim mengusulkan terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardhika mengatakan, lokasi Jawa Timur yang strategis sebagai penghasil pangan nasional memungkinkan untuk membentukan BUMD pangan.
"Kami sudah sampaikan rekomendasi secara resmi dari fraksi," kata Yudha, Selasa (3/12/2024).
Dia menyebut, BUMD pangan nanti akan mendukung keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Peran Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional bakal sangat penting.
Baca Juga:Anggota DPRD Jatim Nilai Perlu Solusi agar Kesejahteraan Guru Bisa Merata
"Secara geografis Jatim itu dekat dengan IKN. Namun IKN tidak memiliki lumbung pangan karena IKN tidak memiliki sawah. Mereka hanya memiliki sawit dan batubara. Ke depan kebutuhan pangan IKN akan semakin besar, sehingga keberadaan BUMD Pangan nantinya bukan hanya menyuplai kebutuhan pangan masyarakat Jatim tetapi juga DKJ maupun IKN,” ungkapnya.
BUMD pangan juga akan mendukung pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah-wilayah sekitar Jawa Timur, seperti Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Di Provinsi Bali, untuk hotel dan restoran sekian puluh persen kebutuhan pangannya diambil dari Jawa Timur. Baik ayam, beras, IKN," katanya.
Selain bisa menyuplai bahan pangan ke IKN, keberadaan BUMD pangan juga dapat mendukung program makan siang gratis.
Yudha menyampaikan pembentukan BUMD pangan sangat memungkinkan, bisa dengan pemisahan unit bisnis atau Spin Off.
Baca Juga:Komisi E DPRD Jatim Soroti Fenomena Guru Takut Dipolisikan
Sebenarnya, kata dia, Pemprov Jatim memiliki Puspa Agro PT Jatim Graha Utama (JGU) dan tugasnya mirip dengan BUMD pangan.
"Kalau Puspa Agro di spin off dari JGU kemudian disuntik modal khusus untuk menyuplai kebutuhan pangan Jawa Timur dan IKN, maka itu bukan tidak mungkin," tegasnya.
