Penahanan ijazah oleh perusahaan memang belum diatur secara khusus. Dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan teknis juga tidak ada pembahasan hal tersebut.
Kendati demikian, Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra menilai, penahanan ijazah tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) oleh perusahaan bisa berpotensi mencederai hak tenaga kerja.
"Jika kita perhatikan secara jeli membuat adanya potensi pembatasan hak mengembangkan diri bagi tenaga kerja untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik,” kata Dhahana.
Kasus penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan ini banyak dikeluhkan masyarakat. Praktek ini menahan peluang untuk memperoleh hak kerja yang lebih baik.
Baca Juga:Fakta Baru Meninggalnya Lelaki dan Perempuan di Kamar Kos Surabaya
“Namun, tentu kami meyakini perlu adanya kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai dampak kebijakan perusahaan melakukan penahanan ijazah tidak hanya bagi karyawan namun juga perusahaan sebagai pertimbangan dalam perumusan regulasi,” ungkapnya.
Dhahanan mengingatkan mengenai isi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang tertuang mengenai setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
