SuaraJatim.id - Beredar kabar penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur, berdasarkan dokumen bernomor B/1424/SP2HP-8/VII/RES.1.9./2025/DIRRESKRIMUM tertanggal 7 Juli 2025.
Kuasa Hukum Dahlan Iskan, Yohanes Dipa angkat bicara mengenai kabar tersebut. Dia mengaku terkejut mendapat kabar kliennya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pihaknya merasa tidak pernah menerima pemberitahuan resmi dari kepolisian terkait penetapan tersangka kliennya.
"Andaikata benar informasi tersebut, kami sangat menyayangkan mengapa kami, sebagai pihak yang secara langsung terkait, tidak pernah menerima surat pemberitahuan resmi, namun justru kabar tersebut telah beredar luas di publik dan media," ujarnya siaran tertulis yang diterima SuaraJatim, Selasa, 8 Juli 2025.
Baca Juga:Polda Jatim Tetapkan Dahlan Iskan Tersangka, Dugaan Kasus Penggelapan?
Yohanes Dipa menyinggung mengenai pemberitaan mengenai penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka, namun tanpa klarifikasi yang berimbang.
"Kami menyayangkan pihak - pihak yang memberitakan tidak menerapkan prinsip cover both side atau mengklarifikasi terlebih dahulu kepada kami sebelum menyiarkan berita tersebut," katanya.
Dia menjelaskan mengenai status terakhir kliennya. Pada 13 Juni 2025, dalam pemeriksaan tambahan mantan Menteri BUMN itu memang diperiksa sebagai saksi.
"Saat itu, kami telah menyampaikan bahwa terdapat gugatan perdata yang diajukan baik oleh pihak Bu Nany maupun dari pihak kami sendiri, sehingga kami memohon agar proses pemeriksaan terhadap klien kami ditangguhkan sementara waktu hingga terdapat putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap," terangnya.
Permohonan itupun dikabulkan penyidik, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penangguhan pemeriksaan.
Baca Juga:Serang Polisi dengan Bondet, Nasib Pencuri Mobil di Pasuruan Berakhir Tragis
"Oleh karena itu, kami merasa heran dan mempertanyakan mengapa tiba - tiba dikabarkan telah dilakukan gelar perkara pada 2 Juli 2025, yang mana klien kami tidak pernah diundang maupun diberi tahu," katanya.
Perkara ini memang sudah pernah dilakukan gelar perkara khusus di Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Mabes Polri pada Februari 2025. Dalam forum tersebut kuasa hukum Dahlan Iskan sempat mempertanyakan mengenai status terlapor di kasus itu.
"Apakah klien kami juga dilaporkan? Saat itu, kuasa hukum pelapor menyatakan bahwa yang dilaporkan hanya Bu Nany. Namun, yang menjadi tanda tanya besar bagi kami adalah bahwa dalam proses penyidikan, klien kami diposisikan seakan - akan sebagai terlapor, bahkan kini dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah hal yang ganjil dan tidak sejalan dengan Laporan Polisi yang ada," bebernya.
Yohanes curiga kabar penetapan tersangka ini ada kaitannya dengan perkara lain, mengingat saat ini Dahlan Iskan sedang mengajukan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Jawa Pos di Pengadilan Negeri Surabaya.
"Apakah penetapan ini memiliki keterkaitan dengan permohonan PKPU yang sebelumnya diajukan oleh klien kami terhadap pelapor? Atau apakah hal ini berkaitan dengan sertijab pejabat di lingkungan Ditreskrimum Polda Jatim hari ini? Jangan sampai ada indikasi pesanan khusus atau permainan pihak - pihak tertentu yang beritikad jahat dan mencoba membunuh karakter klien kami," ungkapnya.
Tim kuasa hukum dari Dahlan Iskan kini terus memantau perkembangan kasus tersebut dan mengambil langkah hukum yang diperlukan.
Yohanes mengajak mengajak seluruh pihak untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, serta menghormati proses hukum yang adil dan proporsional.
"Perlu diketahui oleh publik bahwa klien kami memiliki kontribusi besar dalam membangun dan membesarkan Jawa Pos. Namun kini, justru diperlakukan sedemikian rupa. Bahkan, saat meminta dokumen - dokumen RUPS pun dipersulit dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal," ungkapnya.
Sebelumnya, Berdasarkan dokumen resmi bernomor B/1424/SP2HP-8/VII/RES.1.9./2025/DIRRESKRIMUM tertanggal 7 Juli 2025, penyidik menyatakan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka.
Dalam surat tersebut, tidak hanya nama Dahlan Iskan yang tercantum. Seorang individu lain bernama Nany Wijaya juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam pusaran kasus yang sama, mengindikasikan adanya dugaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama.
Kasus yang menjerat bos media ini bukanlah perkara ringan. Penyidik Polda Jatim mempersangkakan Dahlan Iskan dan Nany Wijaya dengan serangkaian pasal pidana berlapis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sangkaan utamanya adalah Pasal 263 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat. Selain itu, keduanya juga dijerat dengan Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dalam jabatan.
Tak berhenti di situ, penyidik juga menyertakan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan biasa dan Pasal 55 KUHP, yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana.
