- KPK geledah ruang Bupati Ponorogo pada Selasa (11/11) sebagai tindak lanjut kasus suap jabatan dan korupsi proyek di RSUD.
- Pengamanan ketat oleh polisi bersenjata di dua lokasi: kantor bupati (disegel dibuka) dan RSUD dr. Hardjono.
- Tindakan ini menyusul OTT Jumat (7/11) yang menjerat Bupati Sugiri dan Sekda pasca mutasi sejumlah pejabat.
SuaraJatim.id - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggebrak jantung kekuasaan Kabupaten Ponorogo.
Selasa siang (11/11/2025), penyidik lembaga antirasuah tersebut memasuki dan menggeledah ruang kerja Bupati Ponorogo, Jawa Timur, sebuah tindakan yang diduga kuat merupakan pengembangan dari kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang telah menjerat bupati petahana.
Aktivitas krusial ini terpusat di kantor Pemkab Ponorogo, Jalan Alun-Alun Utara, Kecamatan Mangkujayan.
Sekitar pukul 11.10 WIB, sejumlah anggota KPK terlihat memasuki ruang kerja bupati di lantai dua setelah membuka segel yang sebelumnya telah terpasang.
Baca Juga:Khofifah Hadiri Pemeriksaan KPK di Polda Jatim, Tegaskan Bukan Sebagai Tersangka
Tiga mobil Toyota Innova berwarna hitam metalik terparkir di halaman depan, mengindikasikan kehadiran tim penyidik dengan skala besar.
Operasi penggeledahan ini berlangsung di bawah pengamanan ketat. Personel Polres Ponorogo bersenjata lengkap dikerahkan untuk menjaga ketat proses penyidikan di kawasan tersebut.
"Kita ada satu regu diperbantukan untuk pengamanan giat KPK hari ini. Sebagian ditugaskan di kantor bupati (ruang kerja bupati) dan sebagian lain ke RSUD dr. Hardjono," kata salah satu anggota kepolisian yang tak mau disebut namanya dikutip dari ANTARA.
Keterangan ini mengkonfirmasi bahwa fokus penggeledahan tidak hanya di pusat pemerintahan, namun juga menyasar RSUD dr. Hardjono, lokasi yang diduga menjadi titik utama dugaan praktik korupsi proyek.
Hingga berita ini ditulis, tim KPK masih berada di dalam area kantor bupati, sementara upaya konfirmasi resmi dari berbagai pihak menemui jalan buntu.
Baca Juga:Alasan KPK Periksa Gubernur Khofifah di Polda Jatim, Bukan di Gedung KPK
Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo belum memberikan keterangan kepada awak media terkait pengerahan personel. Beberapa kali upaya komunikasi melalui saluran telepon tak kunjung tersambung, sementara konfirmasi via aplikasi whatsapp juga belum direspon.
Situasi di lapangan menunjukkan ketertutupan informasi. Sejumlah wartawan yang menunggu dari luar ruang kerja bupati hanya bisa mendokumentasikan aktivitas penggeledahan dari luar.
Mereka tidak diizinkan masuk ke dalam gedung, mencerminkan sensitivitas tinggi kasus yang sedang diusut. Belum ada keterangan resmi dari pihak KPK maupun Pemerintah Kabupaten Ponorogo terkait kegiatan penggeledahan tersebut.
Penggeledahan ini merupakan babak lanjutan pasca OTT dramatis pada Jumat (7/11). Saat itu, Bupati Sugiri dan Sekda Agus Pramono terjaring OTT KPK bersama sejumlah pihak terkait.
Dugaan awal menjurus pada praktik suap jabatan dan korupsi proyek di lingkungan RSUD dr. Hardjono Ponorogo.
Momen penangkapan tersebut terjadi hanya beberapa saat setelah Bupati Sugiri memimpin mutasi sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Ponorogo, menguatkan dugaan adanya transaksi suap terkait jual-beli posisi.
Meskipun pusat kekuasaan sedang disorot tajam oleh KPK, Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita dalam kesempatan sebelumnya memastikan bahwa kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di bawah naungan Pemkab Ponorogo tetap berjalan normal, berusaha meredam dampak kekhawatiran publik.
Namun, dengan penggeledahan kantor bupati, publik menanti terungkapnya bukti-bukti baru yang dapat menjelaskan sejauh mana praktik korupsi suap jabatan ini telah mengakar.
