- Warga dipersilakan unggah menu MBG ke media sosial.
- Unggahan MBG diminta lengkap untuk memudahkan pengawasan.
- BGN dorong transparansi dan partisipasi publik awasi MBG.
SuaraJatim.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan masyarakat dipersilakan mengunggah foto maupun video menu Program MBG yang diterima anak-anak ke media sosial, sebagai bentuk pengawasan bersama.
Nanik menyatakan, unggahan tersebut tidak hanya terbatas pada menu yang baik, tetapi juga menu Program MBG yang bermasalah atau tidak sesuai dengan pagu anggaran Rp10 ribu. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kualitas pelaksanaan Program MBG di lapangan.
“Saya tidak pernah melarang orangtua siswa, guru, atau siapa pun untuk mengunggah menu MBG,” kata Nanik dalam acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, dan seluruh Kepala SPPG se-Kabupaten Bondowoso dan Situbondo di Kota Bondowoso, Jawa Timur, Senin (26/1/2026).
Dalam kesempatan itu, Nanik juga mendorong agar setiap unggahan Program MBG disertai keterangan yang jelas dan lengkap.
“Selain gambar atau video, pengunggah perlu juga menyertakan keterangan waktu, alamat sekolah penerima manfaat, maupun nama dan alamat SPPG yang mendistribusikan hidangan MBG itu,” ujarnya.
Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk pelaksanaan Program MBG menegaskan, kelengkapan data tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk intimidasi.
“Keterangan yang detil itu justru sangat penting, agar BGN bekerjasama dengan Lembaga dan Kementerian lain bisa segera melacak, memastikan apa yang sebenarnya terjadi, dan dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Menurut Nanik, unggahan menu Program MBG di media sosial merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi sekaligus memberikan masukan. Partisipasi ini dinilai krusial agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut terus disempurnakan dan dijalankan secara transparan.
Ia mengungkapkan, saat ini BGN hanya memiliki sekitar 70 anggota tim pemantauan dan pengawasan SPPG yang bekerja 24 jam di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan banyaknya SPPG yang beroperasi.
“Jadi kami justru sangat berterima kasih jika ada banyak saran, masukan, dan juga pengawasan dari orang tua murid, guru, maupun warga masyarakat lainnya,” kata Nanik.
Dalam konteks itu, Nanik menyesalkan sikap seorang Kepala SPPG di Kabupaten Pesawaran, Lampung, yang sempat viral karena menghentikan pemberian hidangan Program MBG kepada dua anak selama sepekan akibat kritik orang tua.
“Itu namanya arogan. Kritik, saran, dan masukan harus kita dengarkan dengan baik, untuk perbaikan," ujarnya.
