- Pemerintah Kabupaten Blitar berencana mengalihfungsikan lahan SDN Tegalrejo 01 dan SDN Tlogo menjadi Koperasi Desa Merah Putih.
- PGRI Jawa Timur menolak keras kebijakan tersebut karena mengancam fasilitas pendidikan aktif serta mengganggu konsentrasi belajar siswa.
- PGRI mengancam akan melakukan demonstrasi bersama wali murid jika pemerintah tetap melanjutkan pembangunan di lahan sekolah tersebut.
SuaraJatim.id - Dunia pendidikan di Kabupaten Blitar tengah diguncang isu panas. Rencana pemerintah daerah untuk mengalihfungsikan lahan sekolah dasar (SD) aktif menjadi lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menuai perlawanan sengit.
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur secara terang-terangan melontarkan protes keras dan menyebut langkah ini sebagai "kedzaliman" terhadap masa depan anak bangsa.
Salah satu titik yang menjadi sumbu konflik adalah SDN Tegalrejo 01 di Kecamatan Selopuro. Sekolah yang masih aktif menjalankan kegiatan belajar mengajar ini masuk dalam daftar alih fungsi lahan untuk proyek koperasi tersebut.
Pengurus PGRI Jawa Timur, Munthohar, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai kebijakan pemerintah daerah tersebut mencerminkan ketidakberpihakan yang nyata terhadap sektor pendidikan.
Baca Juga:Perahu Penyeberangan Sungai Brantas Blitar Kini Diincar Retribusi Daerah
"Pendidikan itu faktor utama untuk kemajuan bangsa. Berarti kalau pemerintah sudah berani menggusur, mendzalimi pendidikan, tunggu saja hancurnya sebuah negara," tegas Munthohar, Rabu (6/5/2026) dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com.
Berdasarkan investigasi PGRI, fenomena pembangunan KDMP di atas lahan sekolah aktif ini tidak hanya terjadi di satu titik. Selain SDN Tegalrejo 01, SDN Tlogo juga dilaporkan mengalami nasib serupa.
Munthohar mengingatkan bahwa keputusan gegabah ini bisa menjadi preseden buruk bagi sekolah-sekolah lain di wilayah Blitar.
PGRI menegaskan bahwa mereka tidak anti terhadap program koperasi desa. Namun, yang mereka pertanyakan adalah urgensi memilih lahan sekolah di saat masih banyak alternatif lahan lain yang lebih layak.
"Di sini kan ada tanah-tanah bengkok (lahan milik desa) yang masih luas. Kenapa tidak didirikan di sana? Tapi kalau harus mengambil lahan SD, kami keberatan dan menolak keras," lanjutnya.
Baca Juga:Cinta Kandas, Rumah Pun Musnah: Mantan Pasutri di Blitar Pilih Robohkan Aset Ratusan Juta
Kehadiran koperasi di area sekolah yang aktif dinilai sangat berisiko. Selain mengganggu konsentrasi belajar siswa, langkah ini dikhawatirkan bakal meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga fasilitas publik.
PGRI Jawa Timur memastikan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Jika aspirasi para pendidik dan kepentingan siswa tetap diabaikan, mereka siap mengambil langkah yang lebih ekstrem.
"Kalau tetap nanti mentok tidak diselesaikan, jangan salahkan kalau PGRI nanti bersama wali murid akan turun ke jalan untuk menolak pembangunan itu," pungkas Munthohar.
