- Aliansi Surabaya Menggugat menggelar aksi mimbar bebas di Taman Apsari, Surabaya, pada Senin (15/6/2026) untuk memprotes kebijakan pemerintah.
- Berbagai elemen masyarakat menyuarakan keresahan terkait kenaikan harga kebutuhan pokok, pelemahan ekonomi, serta beban anggaran program pemerintah.
- Massa menuntut pencabutan UU Polri dan UU TNI karena dinilai mencederai ruang kontrol publik serta memicu praktik militerisme.
SuaraJatim.id - Gelombang ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menemukan bentuk yang lebih luas. Tak hanya mahasiswa, pengemudi ojek online hingga pedagang keliling turun menyuarakan keresahan mereka dalam aksi damai yang digelar Aliansi Surabaya Menggugat di Taman Apsari, tepat di seberang Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (15/6/2026).
Berbeda dari demonstrasi pada umumnya, aksi ini mengusung konsep mimbar bebas. Siapa pun diberi kesempatan menyampaikan keluhan terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Suara paling keras datang dari para pekerja sektor informal yang merasakan langsung dampak kenaikan harga kebutuhan hidup.
Seorang pengemudi ojek online mengaku terpukul oleh kenaikan harga bahan bakar. Ia terpaksa meninggalkan penggunaan Pertamax yang selama ini dianggap lebih aman untuk kondisi mesin motornya.
Baca Juga:Tukang Pijat di Malang Akui Bunuh dan Mutilasi Warga Surabaya, Terancam Hukuman Penjara Seumur Hidup
"Saya ojol, saya pakai Pertamax supaya mesin motor bisa bekerja maksimal. Sekarang karena Pertamax naik, mau tidak mau beralih ke Pertalite, tapi motor jadi mberebet," ujarnya saat berorasi.
Keluhan serupa juga disampaikan seorang pedagang lumpia keliling yang spontan diminta berbicara di depan massa aksi. Dengan bahasa sederhana, ia menyampaikan harapan yang mewakili keresahan banyak pedagang kecil.
"Kalau bisa semua murah, biar yang jualan juga laris. Sehat-sehat semuanya," ucapnya yang langsung disambut tepuk tangan peserta aksi.
Koordinator Lapangan Aliansi Surabaya Menggugat, Muhammad Ichsan Aditya, menegaskan aksi tersebut merupakan respons atas berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Menurutnya, pengesahan UU Polri dan revisi UU TNI menjadi simbol menguatnya praktik militerisme serta lemahnya ruang kontrol publik terhadap negara.
Baca Juga:Warga Surabaya, Korban Mutilasi Tukang Pijat Malang Dilaporkan Hilang Sejak Tahun Lalu
"Aksi ini membawa delapan tuntutan krusial. Kami merespons pengesahan UU Polri yang dilakukan secara ugal-ugalan dan UU TNI yang menjadi karpet merah bagi praktik militerisme yang semakin meluas," kata Ichsan.
Tak hanya menyoroti isu demokrasi dan keamanan, massa aksi juga menyoroti program-program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai dijalankan tanpa kajian akademik yang memadai.
Aliansi Surabaya Menggugat menilai sejumlah program tersebut berpotensi membebani keuangan negara dan menggeser alokasi anggaran dari sektor-sektor yang lebih mendesak, termasuk pendidikan.
Di sisi lain, mereka juga menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga BBM disebut menjadi alarm bagi potensi krisis yang lebih luas.
"Kami melihat stabilitas ekonomi semakin mencemaskan. Kenaikan BBM sudah mulai terjadi. Jika situasi ini terus berlanjut, krisis bisa terjadi di berbagai sektor akibat pemborosan APBN yang dilakukan pemerintah," ujarnya.
Aliansi tersebut juga menyinggung berbagai persoalan hak asasi manusia yang dinilai belum terselesaikan, mulai dari dugaan kriminalisasi aktivis hingga belum tuntasnya penanganan pelanggaran HAM berat.
