- Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat menuntut Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran mundur melalui aksi di depan Gedung Grahadi.
- Aksi pada Senin (22/6/2026) ini diikuti 300 peserta yang menuntut pembentukan pemerintahan transisi akibat kegagalan sistemik pemerintah.
- Massa aksi menilai demokrasi telah mundur serta mendesak adanya perubahan politik mendasar akibat berbagai persoalan sosial dan pendidikan.
Dosen Unair Ikut Turun ke Jalan
Dalam aksi Aliansi Surabaya Menggugat yang digelar di Surabaya, seorang dosen ilmu politik dari Universitas Airlangga (Unair) turut turun ke jalan dan menyuarakan tuntutan agar kepemimpinan Prabowo-Gibran mengakhiri masa pemerintahannya.
Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, Irfai Afham, menilai kondisi demokrasi Indonesia mengalami kemunduran serius. Bahkan, menurutnya, reformasi yang selama ini menjadi fondasi kehidupan politik pasca-Orde Baru kini kehilangan makna.
"Kalau dulu kita mengatakan reformasi mulai membusuk, sekarang reformasi sudah benar-benar mati. Karena itu kami mengangkat narasi tentang kematian reformasi Indonesia," ujar Irfai saat bergabung dalam aksi.
Baca Juga:Tolak Militerisasi Sipil hingga Kenaikan BBM, Mahasiswa Kepung DPRD Jatim Kritik Kebijakan Prabowo
Menurutnya, demonstrasi yang berlangsung merupakan hasil konsolidasi berbagai elemen masyarakat sipil Surabaya, mulai dari mahasiswa, akademisi, dosen, peneliti, hingga warga yang merasa prihatin terhadap kondisi bangsa.
Irfai menegaskan bahwa tuntutan yang dibawa massa bukan sekadar kritik simbolik. Mereka secara terbuka mendesak Prabowo-Gibran turun dari kekuasaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berbagai persoalan yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Yang menarik, aksi tersebut juga menunjukkan semakin terbukanya keterlibatan kalangan akademisi dalam gerakan sosial-politik. Irfai mengaku bertemu sejumlah mahasiswanya yang turun ke jalan atas kesadaran pribadi tanpa mobilisasi dari kampus.
Ia menyebut kebebasan berpendapat masih menjadi nilai yang dihormati di lingkungan akademik. Namun di luar kampus, ruang demokrasi dinilai semakin sempit dan tidak memberikan jaminan yang cukup bagi masyarakat yang menyampaikan kritik.
Selain menyoroti isu demokrasi, Irfai membawa persoalan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai salah satu alasan keterlibatannya dalam aksi.
Baca Juga:Satu Nyawa Melayang: Tragedi Berdarah di Malam Puncak HUT Persebaya
Sebagai bagian dari Serikat Pekerja Kampus, ia menilai masih terjadi ketimpangan kesejahteraan yang lebar antara perguruan tinggi negeri dan swasta.
Menurutnya, kondisi dosen di berbagai daerah, terutama di perguruan tinggi swasta, masih jauh dari kata sejahtera dan belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Tak hanya dosen, kelompok guru juga disebut menghadapi keresahan yang sama. Salah satu yang disorot adalah kebijakan pengalihan anggaran pendidikan yang dinilai mengurangi fokus negara terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan sektor pendidikan.
Bagi Irfai, persoalan pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kualitas demokrasi. Ketika anggaran, kebijakan, dan ruang partisipasi publik semakin menyempit, maka yang terancam bukan hanya kesejahteraan tenaga pendidik, tetapi juga masa depan generasi berikutnya.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
