- Ratusan perempuan Surabaya yang tergabung dalam Aliansi Surabaya Bergerak melakukan aksi demonstrasi memprotes pajak pembalut wanita.
- Massa aksi juga mendesak pemerintah agar serius menangani korban bencana alam dan kebakaran hutan serta lahan secara transparan.
- Demonstran menilai pemerintah perlu memperkuat fasilitas kesehatan yang sudah ada alih-alih membuat program baru yang berpotensi melemahkan pelayanan.
Putri menilai pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan jumlah korban atau masyarakat terdampak.
Negara harus memastikan data tersebut akurat, melakukan pemantauan kesehatan, serta menyediakan langkah pencegahan dan penanganan jangka panjang, terutama bagi anak-anak.
"Kalau ada angka korban meninggal akibat karhutla dari hasil penelitian, pemerintah seharusnya mengkaji. Benar atau tidak, berapa jumlahnya, di mana, dan apa penyebabnya. Jangan dibiarkan begitu saja," ujarnya.
Dia mengibaratkan penanganan korban karhutla seperti pelayanan medis. Seorang dokter tidak cukup hanya memberikan pengobatan, tetapi juga harus melakukan pemantauan setelah pasien menjalani perawatan.
Baca Juga:Pakai Sistem Ranjau dan Dompet Digital, Bisnis Sabu di Surabaya Terbongkar
Prinsip yang sama, menurut dia, semestinya diterapkan pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana.
Ironisnya, pemerintah kerap menggaungkan program pencegahan stunting dan ambisi mencetak Generasi Emas Indonesia.
Namun, di sisi lain, anak-anak yang tinggal di wilayah terdampak karhutla justru harus menghadapi ancaman udara tercemar.
"Paradoksnya, pemerintah bicara antistunting dan Generasi Emas, tetapi anak-anak di sana justru dipaksa menghirup udara beracun. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan dan kesehatan mereka?" kritiknya.
Selain persoalan bencana, Putri juga mempertanyakan kebijakan penataan layanan kesehatan yang dinilai justru berpotensi melemahkan fasilitas yang sudah tersedia.
Baca Juga:Sulap Sampah Plastik Menjadi Kostum Jutaan Rupiah, Kisah Gotong Royong Kampung Pancasila Gunungsari
Dia menyoroti rencana pengembangan layanan kesehatan berbasis Kode KDM yang disebutnya berpotensi menghadirkan fasilitas tanpa dokter, melainkan hanya mengandalkan bidan dan perawat.
Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih dahulu memperkuat puskesmas dan puskesmas pembantu yang sudah ada, termasuk memperbaiki kualitas pelayanan dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
"Kenapa fasilitas yang sudah ada tidak dibaguskan saja? Yang sudah bagus dibuat lebih bagus, yang masih kurang diperbaiki. Jangan terus membuat gebrakan baru, sementara persoalan mendasar belum selesai," katanya.
Bagi Putri, persoalan utama pemerintahan bukan semata-mata banyak atau sedikitnya program baru, melainkan kemampuan menjalankan kebijakan secara tepat dan bertanggung jawab.
"Niat baik kalau tidak diiringi kompetensi yang baik juga sama saja. Kami melihat persoalannya lebih kepada inkompetensi," ujarnya.
Kritik tersebut sekaligus menjadi gambaran kekecewaan demonstran yang merasa berbagai tuntutan masyarakat sejak 2024 belum mendapatkan penyelesaian memadai.
