- Investor Jerman Raymond Malcolm Oei mengalami kerugian Rp 2,48 miliar akibat dugaan penipuan akuisisi saham PT BAIT di NTT pada 2019.
- Polres Metro Jakarta Selatan menangani laporan dugaan penipuan tersebut, sementara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memproses gugatan perdata wanprestasi.
- Ketidakpastian penegakan hukum di Indonesia menyebabkan pembatalan rencana investasi asing senilai US$ 300 juta yang dialihkan ke Afrika.
SuaraJatim.id - Komitmen investasi senilai US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,7 triliun di sektor pertambangan Indonesia terancam batal menyusul mandeknya penanganan dugaan penipuan akuisisi saham perusahaan tambang mangan di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Investor asal Jerman, Raymond Malcolm Oei, mengaku kecewa terhadap proses penegakan hukum yang dinilai tidak memberikan kepastian atas laporan dugaan penipuan yang merugikannya sebesar Rp 2,48 miliar.
Raymond, seorang pengusaha sekaligus pakar pertambangan mangan, bahkan mengaku telah menghentikan rencana ekspansi investasinya di Indonesia dan mulai mengalihkan penjajakan bisnis pertambangan ke Afrika.
Kasus ini bermula pada Juni 2019, ketika Raymond menjalin kesepakatan bisnis dengan seorang pengusaha nasional berinisial MW untuk mengakuisisi 80 persen saham PT Bakti Alam Indonesia Timur (BAIT).
Baca Juga:PG Jatiroto Buka Suara soal Dugaan Penggelapan 75 Ton Gula, Kerugian Pembeli Capai Rp1,2 Miliar
Perusahaan tersebut memiliki konsesi pertambangan mangan di NTT yang diproyeksikan menjadi bagian dari rantai pasok bahan baku industri baterai kendaraan listrik global.
Sebagai bentuk keseriusan dalam transaksi tersebut, Raymond mengaku telah memenuhi kewajiban pembayaran awal sebesar Rp 2,48 miliar. Dana itu digunakan untuk melunasi kewajiban utang PT BAIT kepada pihak ketiga serta membayar kewajiban jaminan reklamasi (jamrek) melalui Bank NTT.
Namun, persoalan muncul pada 2021. Raymond mengaku menemukan fakta bahwa saham PT BAIT yang menjadi objek transaksi ternyata telah diagunkan oleh MW kepada Sinarmas Sekuritas sejak 2013.
Kondisi tersebut bertentangan dengan surat pernyataan yang sebelumnya disampaikan dalam proses transaksi, yang menyebutkan bahwa saham perusahaan tidak sedang berada dalam status jaminan atau agunan.
Raymond kemudian meminta pembatalan perjanjian dan pengembalian dana yang telah disetorkan. Namun, menurut pihak Raymond, MW tidak kunjung mengembalikan dana tersebut.
Baca Juga:Tergiur Jalur Khusus Masuk PPI Madiun, Pria Tertipu Rp150 Juta oleh Calo Berkedok Ajudan Pejabat
Persoalan semakin kompleks setelah pada 2024 saham PT BAIT diduga kembali dialihkan kepada investor baru dari keluarga Merukh. Dengan demikian, saham yang menjadi objek sengketa tersebut disebut telah mengalami pengalihan setidaknya tiga kali.
Upaya mencari keadilan melalui jalur pidana juga belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan. Kuasa hukum Raymond, Martin Lukas Simanjuntak, mengungkapkan bahwa laporan dugaan penipuan yang sebelumnya disampaikan ke Polda Metro Jaya telah dilimpahkan ke Unit 2 Harta Benda (Harda) Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.
Namun, hingga kini, menurut Martin, perkara tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk terkait peningkatan status perkara dan penetapan tersangka.
"Kami sangat kecewa karena proses hukumnya diam di tempat. Saya anggap sangat, sangat diam di tempat. Bahkan, kami juga akan mempertimbangkan mungkin nanti kalau begini-begini terus, kami akan melakukan upaya praperadilan," tegas Martin di Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Martin juga mempertanyakan alasan penyidik yang dipimpin Kanit AKP Sofyan Sauri terkait belum dapat ditingkatkannya perkara ke tahap penyidikan. Menurutnya, salah satu alasan yang disampaikan adalah belum ditemukannya dokumen agunan saham di pihak Sinarmas Sekuritas.
Bagi Martin, keberadaan dokumen tersebut tidak seharusnya menjadi satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan penanganan perkara.
Ia menyebutkan, pihaknya telah menyerahkan sejumlah bukti, antara lain keterangan Raymond, perjanjian transaksi, surat pernyataan bahwa saham tidak dijaminkan, somasi, serta tanggapan atas somasi yang menurutnya memuat pengakuan dari pihak MW melalui kuasa hukumnya.
"Kalau kita berbicara bukti, ada keterangan Raymond, surat perjanjian, surat pernyataan saham tidak dijaminkan, somasi, tanggapan somasi yang berisi pengakuan dari MW melalui kuasa hukumnya, serta keterangan saksi Raymond. Itu sudah dua alat bukti plus didukung pengakuan dari si terlapor. Sempurna, sudah kuat," ujarnya.
Tempuh Gugatan Perdata
Di tengah proses hukum pidana yang dinilai belum memberikan kepastian, tim kuasa hukum Raymond juga menempuh jalur perdata dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Gugatan tersebut tercatat dengan nomor perkara 1364/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL.
Melalui gugatan itu, pihak Raymond meminta pembatalan perjanjian transaksi yang dinilai dilandasi iktikad buruk. Selain itu, penggugat juga menuntut pengembalian seluruh dana yang telah disetorkan beserta denda dan bunga sesuai tuntutan dalam perkara tersebut.
Dampak persoalan ini tidak hanya menyangkut kerugian finansial Raymond. Lebih jauh, perkara tersebut disebut turut memengaruhi rencana investasi besar yang sebelumnya telah disiapkan untuk sektor pertambangan Indonesia.
Raymond mengungkapkan, dirinya telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan mitra bisnis di Singapura untuk membangun fasilitas pengolahan hasil tambang. Ia juga mengaku telah memperoleh komitmen investasi dari konsorsium pemodal asal Jerman, Swiss, dan Kanada dengan nilai mencapai US$ 300 juta.
Namun, ketidakpastian hukum yang dialaminya membuat Raymond memutuskan menghentikan rencana ekspansi tersebut.
"Sekarang saya sudah tutup investasi untuk Indonesia. Saya alihkan cari tambang di Afrika. Di Afrika memang berat, tetapi situasinya masih jauh lebih baik dan ada kepastian hukum daripada di sini," ujar Raymond.
Keputusan tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan kepastian hukum dalam transaksi bisnis dapat berdampak lebih luas terhadap kepercayaan investor asing, terutama mereka yang berencana menanamkan modal dalam proyek jangka panjang.
Dinilai Jadi Peringatan bagi Iklim Investasi Nasional
Aktivis kemanusiaan Irma Hutabarat yang turut mendampingi Raymond menilai mandeknya penanganan perkara tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum.
Menurut Irma, perlindungan hukum terhadap investor yang menjalankan kegiatan usaha secara legal merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan dunia internasional terhadap iklim investasi Indonesia.
Ia mengingatkan, ketidakpastian hukum berpotensi membuat investor kredibel mengurungkan niat menanamkan modal, sementara kondisi tersebut dapat membuka ruang bagi spekulan yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek.
"Ini realitas empiris yang harus menjadi atensi serius bagi Kementerian Investasi/BKPM dan penegak hukum. Mau jutaan, miliaran, atau triliunan, investasi asing yang masuk secara legal harus dilindungi. Jika investor kredibel yang membawa ratusan juta dolar saja ditipu dan dibiarkan tanpa kepastian, investor asing lainnya pasti takut datang dan yang tersisa hanyalah vulture investor (investor pemangsa)," pungkas Irma.
Kasus dugaan penipuan akuisisi saham PT BAIT kini menjadi ujian bagi kepastian hukum dalam kegiatan investasi di sektor pertambangan. Di tengah upaya pemerintah menarik modal asing, penanganan sengketa bisnis secara transparan dan profesional menjadi penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap Indonesia.
