Ulama dan Pendeta di Tulungagung Tolak Seruan People Power 22 Mei

Segendang sepenarian, Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Tulungagung Tri Hadianto mengatakan sudah ada sistem untuk menyelesaikan perkara pemilu.

“People power itu tidak pas, karena negara kita sudah ada sistem menyelesaikan perkara pemilu. Ada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, dan lainnya. Kalau ada yang tak puas, harus disalurkan ke jalur-jalur tersebut.”

Sementara Ketua FKUB Tulungagung Efendi AA Sunni menilai, Pemilu 2019 telah berlangsung secara tertib, lancar dan aman.

Efendi mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk menunggu penetapan hasil pemilu oleh KPU, tanggal 22 Mei.

Baca Juga: Ruhut Sitompul: Amien Rais Bapaknya People Power Saja Sudah Tobat

“Jangan sampai ada gerakan massa, karena itu akan merugikan semua pihak, utamanya masyarakat,” ujarnya.

Ketua MUI Tulungagung yang juga Wakil Ketua Rais Syuriah PWNU Jawa Timur Muhammad Hadi Mahfudz, justru menyayangkan adanya seruan people power.

Hadi mengatakan, seandainya terjadi gerakan people power, maka masyarakat lapisan bawahlah yang paling banyak menanggung kerugian.

“Makanya, kepada para tokoh politikm kami mohon lapangkanlah dada,” ujarnya.

Kontributor : Agus H

Baca Juga: Terima Hasil Pemilu, Tokoh Agama di Banyumas Tegas Tolak People Power