Tolak Hukum Kebiri, Komnas HAM: Presiden Harus Cabut Perppu Itu!

SuaraJatim.id - Penegakan hukuman kebiri terhadap terpidana kasus pemerkosa sembilan anak di Mojokerto Jawa Timur dinilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (Komnas HAM) RI tidak akan memberikan efek jera.

Malah dengan adanya hukum kebiri yang bersifat menyiksa dan merendahkan martabat seseorang tersebut merupakan kemunduran penerapan hukum di Indonesia.

"Kritik terhadap zaman dahulu kenapa terus berubah dari hukuman fisik seperti itu menjadi hukuman penjara itu karena dulu juga tidak menimbulkan efek jera. Dulu, bahkan ada kalau orang melakukan kejahatan dijemur disayat-sayat dikasih air garam. Apakah kejahatan juga turun, ndak," kata Komisioner Komnas HAM RI Mochammad Choirul Anam di Polda Jatim, Senin (26/8/2019).

Lebih lanjut, Choirul menyampaikan pemerintah harus belajar banyak dari bagian negara lain yang penegakan hukum lebih maju. Misalnya di Eropa, jelas Anam, orang di Eropa itu penjaranya juga berkurang karena model pemidanaannya berubah dan kesadaran hukum juga berubah.

Baca Juga: Komisi VIII DPR: Hukum Kebiri Cocok untuk Pelaku Kejahatan Seksual

"Ini kan persoalan kesadaran hukum, bukan persoalan dimana tata kelola atau hukuman. Salah kalau mengatakan ada hukuman kebiri itu bisa menjawab rasa jera, ndak. Yang bisa membuat jera adalah keadilan korban dan hukuman seberat-beratnya," katanya.

Untuk itu, lanjutnya, Komnas HAM menolak keras hukum kebiri yang diberlakukan di Indonesia. Komnas HAM pun juga meminta presiden mencabut peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan (Perppu).

"Sejak pertama kali kebijakan ini kan perpu, kami sudah menolak. Jadi kewajiban presiden adalah cabut perppu tersebut," tegasnya.

Choirul juga menyatakan khawatir, jika hukum kebiri tetap dipaksakan berlaku di Indonesia. Ia mengemukakan ada beberapa alasan. Pertama, kata Anam, sebagai negara yang sudah maju keadaan hukumnya akan mundur kembali.

"Yang kedua, kalau seandainya suatu saat nanti ada yang salah, bagaimana mengembalikan itu. Siapa yang mau mengganti, eksekutornya? Hakimnya? Polisi? Jaksa atau presiden? Kan ndak bisa," ucapnya.

Baca Juga: KPPPA Sosialisasi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak

Lebih jauh, ia menilai keadaban hukum di Indonesia sudah mulai maju. Bahkan, sudah maju di berbagai model penghukuman fisik. Ia mengemukakan, hukum cambuk sudah mulai ditinggalkan. Namun, katanya, tiba-tiba di tengah situasi sangat modern seperti ini dan keadaan semakin maju, penghukuman ditarik mundur kembali.