Bila Veronica Koman Berstatus DPO, Polri Sebar Red Notice ke 190 Negara

SuaraJatim.id - Nama pengacara HAM, Veronica Koman terancam masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) jika tak kooperatif dalam statusnya sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran hoaks Asrama Mahasiswa Papua. 

Batas akhir penerbitan DPO kepada Veronica itu dilakukan pada Rabu (18/9/2019), hari ini. 

Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan mengatakan, polisi masih menunggu kedatangan Veronica untuk diperiksa sebagai tersangka. Jika sesuai batas waktu yang ditentukan pada 18 September 2019 Veronica Koman tetap tidak datang maka pukul 00.00 WIB akan diterbitkan DPO.

"Kalau tetap sampai jam 00.00 WIB tidak datang maka besok akan saya sampaikan DPO," kata Luki seperti dikutip Antara.

Baca Juga: Hari Ini Batas Akhir Veronica Koman Datangi Polda Jatim Sebelum Jadi DPO

Setelah DPO diterbitkan, kata dia, Polri akan mengeluarkan red notice yang akan digelar di Prancis untuk disebar ke 190 negara yang telah bekerja sama.

Luki mengatakan, saat ini penyidik masih sedang melakukan gelar perkara di Mabes Polri, Jakarta untuk menentukan langkah penerbitan DPO tersebut. Gelar perkara itu dilakukan setelah Veronica Koman tak kunjung datang memenuhi panggilan kedua yang telah dilayangkan.

"Hari ini masih gelar di Mabes Polri untuk menentukan itu (DPO)," kata Luki.

Sebelumnya, penyidik Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim telah mengirim surat panggilan kedua atas nama Veronica Koman pada pekan lalu untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada 13 September 2019.

Polda Jatim telah memberikan tambahan waktu lima hari untuk memenuhi panggilan karena Veronica yang masih berada di Australia.

Baca Juga: PBB ke Pemerintah Indonesia: Cabut Semua Tuduhan terhadap Veronica Koman

Sebelumnya, Polda Jatim menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita hoaks terkait insiden di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kalasan Surabaya pada 17 Agustus 2019.

Polisi menyebutkan Veronica telah melalukan provokasi di media sosial twitter, yang ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris dan disebar ke dalam negeri maupun luar negeri, padahal dibuat tanpa fakta yang sebenarnya.

Akibat perbuatan yang dilakukannya, Veronica dijerat dengan pasal berlapis yakni UU ITE KUHP Pasal 160 KUHP, kemudian UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Suku, Etnis dan Ras.