SuaraJatim.id - Ribuan mahasiswa dari berbagai Universitas di Surabaya dikabarkan bakal melakukan aksi di depan Gedung Kantor DPRD Jatim pada Kamis (26/9/2019) mendatang. Dalam aksi itu mereka bakal mengangkat sejumlah isu, diantaranya menolak revisi UU KPK yang sudah disahkan dan isu terkait Papua.
Ketua BEM Universitas Airlangga Surabaya, Agung Triputra, menyebut sudah banyak kampus-kampus lain yang akan bergabung bersama untuk ikut aksi tersebut. Kini mereka tengah melakukan konsolidasi dari berbagai elemen masyarakat juga.
"Teman-teman yang gabung sudah ada BEM ITS, teman-teman Trunojoyo. Insyaallah semua BEM nanti turun. Kita konsolidasi malam ini, dengan teman-teman BEM, kita juga ada elemen ormeks juga banyak yang gabung," kata Agung.
Agung menyebut sejumlah isu terkait pemerintahan Jokowi yang dianggap gagal bakal disuarakan dalam aksi tersebut.
"Ada Ruu KPK, RKUHP, Pertanahan, dan lain sebagainya, banyak mas. Saya yakin semuanya satu isu, karena ini benar-benar darurat dan pemerintah itu menghilangkan demokrasi dalam 11 hari kemarin. Benar-benar masyarakat sudah melihat bahwa pemerintah itu berpihak kemana," tuturnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh BEM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Ongki Fahrurozi. Ia menyebut para mahsiswa akan turun aksi pada tanggal 26 tersebut.
"Jadi untuk yang beredar itu, berasal dari ormawa dan ormeks unair, cuma untuk yang BEM Surabaya belum beredar tapi Kamis kita juga satukan simpul sama mereka. Nanti malam kita konsolidasikan lagi, sore sama nanti malam, konsolidasi lanjutan," ujarnya.
Ia mengatakan jika konsolidasi juga akan dilakukan malam ini untuk mendapatkan hasil rencana aksi yang akan dilakukan pada Kamis mendatang.
"Kita konsolidasi dengan BEM Unair, Uinsa, Unesa, finalisasinya nanti malam. Kita pastikan turun ke jalan, BEM Surabaya nanti pembagian jobnya bagaimana kita bicarakan nanti malam," lanjutnya.
Baca Juga: Puji Pemerintah, Massa di Surabaya Minta Agus Rahardjo Cs Mundur dari KPK
Mereka juga akan menolak beberapa revisi undang-undang yang dirasa telah merugikan bagi masyarakat.
"Beberapa RUU yang akhir-akhir ini sedang naik di permukaan, itu kita sikapi, RUU yang akan merugikan kita dan masyarakat, " jelasnya.
Kontributor : Arry Saputra
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
Terkini
-
Doakan Korban Banjir Bandang Sumatera, Polda Jatim Gelar Shalat Ghaib
-
CEK FAKTA: Viral TNI Ambil Alih Bandara IMIP Morowali, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Bencana Sumatera Berstatus Bencana Internasional, Benarkah?
-
Jembatan Kampus ke Industri: IKADO Surabaya & Nusantara Beta Studio Bentuk Innovation Hub
-
Santri di Pasuruan Babak Belur Diduga Dihajar Pengurus Ponpes, Orang Tua Lapor Polisi