SuaraJatim.id - Ribuan mahasiswa dari berbagai Universitas di Surabaya dikabarkan bakal melakukan aksi di depan Gedung Kantor DPRD Jatim pada Kamis (26/9/2019) mendatang. Dalam aksi itu mereka bakal mengangkat sejumlah isu, diantaranya menolak revisi UU KPK yang sudah disahkan dan isu terkait Papua.
Ketua BEM Universitas Airlangga Surabaya, Agung Triputra, menyebut sudah banyak kampus-kampus lain yang akan bergabung bersama untuk ikut aksi tersebut. Kini mereka tengah melakukan konsolidasi dari berbagai elemen masyarakat juga.
"Teman-teman yang gabung sudah ada BEM ITS, teman-teman Trunojoyo. Insyaallah semua BEM nanti turun. Kita konsolidasi malam ini, dengan teman-teman BEM, kita juga ada elemen ormeks juga banyak yang gabung," kata Agung.
Agung menyebut sejumlah isu terkait pemerintahan Jokowi yang dianggap gagal bakal disuarakan dalam aksi tersebut.
"Ada Ruu KPK, RKUHP, Pertanahan, dan lain sebagainya, banyak mas. Saya yakin semuanya satu isu, karena ini benar-benar darurat dan pemerintah itu menghilangkan demokrasi dalam 11 hari kemarin. Benar-benar masyarakat sudah melihat bahwa pemerintah itu berpihak kemana," tuturnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh BEM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Ongki Fahrurozi. Ia menyebut para mahsiswa akan turun aksi pada tanggal 26 tersebut.
"Jadi untuk yang beredar itu, berasal dari ormawa dan ormeks unair, cuma untuk yang BEM Surabaya belum beredar tapi Kamis kita juga satukan simpul sama mereka. Nanti malam kita konsolidasikan lagi, sore sama nanti malam, konsolidasi lanjutan," ujarnya.
Ia mengatakan jika konsolidasi juga akan dilakukan malam ini untuk mendapatkan hasil rencana aksi yang akan dilakukan pada Kamis mendatang.
"Kita konsolidasi dengan BEM Unair, Uinsa, Unesa, finalisasinya nanti malam. Kita pastikan turun ke jalan, BEM Surabaya nanti pembagian jobnya bagaimana kita bicarakan nanti malam," lanjutnya.
Baca Juga: Puji Pemerintah, Massa di Surabaya Minta Agus Rahardjo Cs Mundur dari KPK
Mereka juga akan menolak beberapa revisi undang-undang yang dirasa telah merugikan bagi masyarakat.
"Beberapa RUU yang akhir-akhir ini sedang naik di permukaan, itu kita sikapi, RUU yang akan merugikan kita dan masyarakat, " jelasnya.
Kontributor : Arry Saputra
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 5 Sepatu Saucony Paling Nyaman untuk Long Run, Kualitas Jempolan
Pilihan
-
Rumus Keliling Lingkaran Lengkap dengan 3 Contoh Soal Praktis
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
Terkini
-
3 Fakta Pembunuhan di Wonokusumo Surabaya, Dipicu Konflik Asmara?
-
5 Fakta Uang Palsu di Pasuruan: Dicetak di Subang, Terbongkar dari Transaksi Warung Desa
-
Kekayaan Wali Kota Madiun Maidi yang Terjaring OTT KPK, Punya Banyak Tanah dan Bangunan
-
Gubernur dan DPRD Jatim Sahkan Dua Perda Strategis: Pelindungan Petambak, Penanggulangan Bencana
-
Gubernur Khofifah Gelar Pasar Murah di Sumbersari Jember: Jaga Daya Beli Masyarakat