SuaraJatim.id - Ribuan mahasiswa dari berbagai Universitas di Surabaya dikabarkan bakal melakukan aksi di depan Gedung Kantor DPRD Jatim pada Kamis (26/9/2019) mendatang. Dalam aksi itu mereka bakal mengangkat sejumlah isu, diantaranya menolak revisi UU KPK yang sudah disahkan dan isu terkait Papua.
Ketua BEM Universitas Airlangga Surabaya, Agung Triputra, menyebut sudah banyak kampus-kampus lain yang akan bergabung bersama untuk ikut aksi tersebut. Kini mereka tengah melakukan konsolidasi dari berbagai elemen masyarakat juga.
"Teman-teman yang gabung sudah ada BEM ITS, teman-teman Trunojoyo. Insyaallah semua BEM nanti turun. Kita konsolidasi malam ini, dengan teman-teman BEM, kita juga ada elemen ormeks juga banyak yang gabung," kata Agung.
Agung menyebut sejumlah isu terkait pemerintahan Jokowi yang dianggap gagal bakal disuarakan dalam aksi tersebut.
"Ada Ruu KPK, RKUHP, Pertanahan, dan lain sebagainya, banyak mas. Saya yakin semuanya satu isu, karena ini benar-benar darurat dan pemerintah itu menghilangkan demokrasi dalam 11 hari kemarin. Benar-benar masyarakat sudah melihat bahwa pemerintah itu berpihak kemana," tuturnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh BEM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Ongki Fahrurozi. Ia menyebut para mahsiswa akan turun aksi pada tanggal 26 tersebut.
"Jadi untuk yang beredar itu, berasal dari ormawa dan ormeks unair, cuma untuk yang BEM Surabaya belum beredar tapi Kamis kita juga satukan simpul sama mereka. Nanti malam kita konsolidasikan lagi, sore sama nanti malam, konsolidasi lanjutan," ujarnya.
Ia mengatakan jika konsolidasi juga akan dilakukan malam ini untuk mendapatkan hasil rencana aksi yang akan dilakukan pada Kamis mendatang.
"Kita konsolidasi dengan BEM Unair, Uinsa, Unesa, finalisasinya nanti malam. Kita pastikan turun ke jalan, BEM Surabaya nanti pembagian jobnya bagaimana kita bicarakan nanti malam," lanjutnya.
Baca Juga: Puji Pemerintah, Massa di Surabaya Minta Agus Rahardjo Cs Mundur dari KPK
Mereka juga akan menolak beberapa revisi undang-undang yang dirasa telah merugikan bagi masyarakat.
"Beberapa RUU yang akhir-akhir ini sedang naik di permukaan, itu kita sikapi, RUU yang akan merugikan kita dan masyarakat, " jelasnya.
Kontributor : Arry Saputra
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Orang Kena OTT, Satu Tim KPK Masih Menunggu di Sulawesi Selatan
- Link Download SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus 2025 PDF, Cek Jadwal Libur Nasional Terbaru
- 45 Kode Redeem FF Terbaru 8 Agustus: Klaim Pain Tendo, Diamond, dan SG2
- Siapa Pembuat Film Animasi Merah Putih One For All yang Tuai Kontroversi?
- Kenapa Disebut 9 Naga? Tragedi Tewasnya Joel Tanos Cucu '9 Naga Sulut' Jadi Sorotan
Pilihan
-
PSG Tendang Gianluigi Donnarumma, Manchester United Siap Tangkap
-
Persib Sikat Semen Padang, Bojan Hodak Senang Tapi Belum Puas: Lini Depan Jadi Sorotan
-
Senyum Manis Jay Idzes Tanda Tangan Kontrak dengan Sassuolo
-
Jay Idzes Resmi Berseragam Sassuolo, Targetkan Lolos dari Zona Merah
-
Perang Tahta Sneaker Lokal 2025: Compass Sang Raja Hype, Ventela Sang Raja Jalanan?
Terkini
-
BRI Perluas Layanan ke Taiwan, Disambut Antusias Ribuan Pekerja Migran Indonesia
-
Polri-Bulog Gelar Pasar Murah di Madiun, Distribusikan 6 Ton Beras
-
Demam One Piece vs Nasionalisme, Khofifah: Jangan Kibarkan Jolly Roger di Samping Merah Putih!
-
AgenBRILink Podomoro Jaya, Mitra BRI yang Dorong UMKM dan Pertanian di Gowa
-
Gubernur Khofifah ke Tim World Food Programme: Jatim Siap Pelaksana Pertama Beras Fortifikasi MBG