SuaraJatim.id - Ribuan mahasiswa dari berbagai Universitas di Surabaya dikabarkan bakal melakukan aksi di depan Gedung Kantor DPRD Jatim pada Kamis (26/9/2019) mendatang. Dalam aksi itu mereka bakal mengangkat sejumlah isu, diantaranya menolak revisi UU KPK yang sudah disahkan dan isu terkait Papua.
Ketua BEM Universitas Airlangga Surabaya, Agung Triputra, menyebut sudah banyak kampus-kampus lain yang akan bergabung bersama untuk ikut aksi tersebut. Kini mereka tengah melakukan konsolidasi dari berbagai elemen masyarakat juga.
"Teman-teman yang gabung sudah ada BEM ITS, teman-teman Trunojoyo. Insyaallah semua BEM nanti turun. Kita konsolidasi malam ini, dengan teman-teman BEM, kita juga ada elemen ormeks juga banyak yang gabung," kata Agung.
Agung menyebut sejumlah isu terkait pemerintahan Jokowi yang dianggap gagal bakal disuarakan dalam aksi tersebut.
"Ada Ruu KPK, RKUHP, Pertanahan, dan lain sebagainya, banyak mas. Saya yakin semuanya satu isu, karena ini benar-benar darurat dan pemerintah itu menghilangkan demokrasi dalam 11 hari kemarin. Benar-benar masyarakat sudah melihat bahwa pemerintah itu berpihak kemana," tuturnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh BEM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Ongki Fahrurozi. Ia menyebut para mahsiswa akan turun aksi pada tanggal 26 tersebut.
"Jadi untuk yang beredar itu, berasal dari ormawa dan ormeks unair, cuma untuk yang BEM Surabaya belum beredar tapi Kamis kita juga satukan simpul sama mereka. Nanti malam kita konsolidasikan lagi, sore sama nanti malam, konsolidasi lanjutan," ujarnya.
Ia mengatakan jika konsolidasi juga akan dilakukan malam ini untuk mendapatkan hasil rencana aksi yang akan dilakukan pada Kamis mendatang.
"Kita konsolidasi dengan BEM Unair, Uinsa, Unesa, finalisasinya nanti malam. Kita pastikan turun ke jalan, BEM Surabaya nanti pembagian jobnya bagaimana kita bicarakan nanti malam," lanjutnya.
Baca Juga: Puji Pemerintah, Massa di Surabaya Minta Agus Rahardjo Cs Mundur dari KPK
Mereka juga akan menolak beberapa revisi undang-undang yang dirasa telah merugikan bagi masyarakat.
"Beberapa RUU yang akhir-akhir ini sedang naik di permukaan, itu kita sikapi, RUU yang akan merugikan kita dan masyarakat, " jelasnya.
Kontributor : Arry Saputra
Berita Terkait
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Lapas Jadi Markas Penipuan Online, Polda Jatim Bongkar Sindikat Emas Palsu
-
Basarnas: Cuaca Buruk Jadi Tantangan Evakuasi Korban KMP Mutiara Sentosa II
-
Lima Korban KMP Mutiara Sentosa II Teridentifikasi, DVI Pastikan Bukan Tewas Terbakar
-
Lewat BRI Peduli, PMI di Taiwan Dibekali Literasi Keuangan dan Strategi Mengembangkan Usaha
-
Muktamar NU 2026 di Jombang, Hatim Gazali Dorong Lahirnya Pemimpin Berintegritas