Risma Diancam Akan Diinterpelasi karena GBT Terkunci saat Menpora Datang

SuaraJatim.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya membela Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini soal masalah pintu Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) yang terkunci saat sidak Menpora Zainudin Amali. Menurut PDIP itu hanya miskoordinasi.

Sehingga, wacana untuk melakukan hak interpelasi kepada Wali Kota, dianggap berlebihan.

“Kalau hanya masalah kunci GBT, saya yakin hanya masalah miskoordinasi,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Syaifuddin Zuhri melalui keterangan persnya, Senin (4/11/2019).

Apalagi, lanjutnya, Humas Pemkot Surabaya dan pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga kemarin telah mengklarifikasi lewat rilis media, bahwa tidak ada informasi apapun terkait sidak Menpora Zainudin Amali ke Stadion GBT.

Baca Juga: Kisruh Gelora Bung Tomo, Golkar Jatim Semprot Wali Kota Risma

Pemkot juga sudah menyatakan, kebijakan standar jika ada pejabat dari pusat atau provinsi sidak, jajaran Pemkot Surabaya akan mendampingi. Untuk itu, Syaifuddin sangat yakin Menpora bisa memahami, kegiatan sidak ke GBT mungkin waktunya tidak tepat, yakni hari Minggu. Mungkin juga belum ada komunikasi dahulu dengan Pemkot Surabaya. Sehingga, tidak didampingi pihak pemkot.

Dia menambahkan, interpelasi dilakukan semata-mata kalau Walikota membuat kesalahan yang mendasar.

“Kami paham kok kalau Menpora dari Partai Golkar. Masak hanya tidak bisa mendapat kunci GBT, lalu menyalahkan Bu Walikota, terus interpelasi,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, ancaman interpelasi itu dilontarkan Agung Prasodjo, anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Golkar, kemarin. Sementara Menpora Zainudin Amali, adalah kader Partai Golkar. Sehingga, wajar Fraksi Golkar menunjukkan pembelaannya. Tapi, hak interpelasi juga sebaiknya tidak digunakan sembarangan.

“Kami melihat tidak ada masalah konkret. Masak, interpelasi hanya karena pintu terkunci,” ujarnya.

Baca Juga: Risma Yakin Surabaya Bakal Sukses Helat Piala Dunia U-20 2021

Seperti diberitakan sebelumnya, gagalnya Menpora masuk ke GBT dan tidak ada perwakilan dari Pemkot Surabaya, telah menyulut reaksi keras kalangan politisi dari Fraksi Partai Golkar.