Soal Interpelasi Fraksi Golkar, Ketua DPRD Surabaya: Sebaiknya Musyawarah

SuaraJatim.id - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono berharap ancaman interpelasi yang digulirkan Fraksi Golkar kepada pemerintah kota (pemkot) setempat ditahan. Menurut Adi, persoalan tersebut sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah.

"Sebaiknya diselesaikan dengan duduk bersama. Kita rembuk antara teman-teman Fraksi Partai Golkar dengan Pemkot Surabaya," ujarnya saat dikonfirmasi pada Selasa (5/11/2019).

Untuk diketahui, ancaman interpelasi yang disampaikan Fraksi Golkar pada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merupakan buntut kunjungan Menpora Zainuddin Amali yang gagal masuk Stadion Gelora Bung Tomo karena terkunci. Menurut Adi, langkah tersebut seharusnya bisa didahului dengan melalui mekanisme dalam tata tertib di DPRD.

"Dalam Tatib DPRD, juga diatur untuk menempuh jalan musyawarah untuk mufakat. Jalan itu dulu yang ditempuh," imbuhnya.

Baca Juga: Jember Tak Dapat Jatah Tambahan PNS, DPRD Interpelasi Bupati

Ia berharap, semua pihak bisa mewujudkan Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, menjadi salah satu Venue FIFA World Cup U20 2021.

"Mari, kita sama-sama mengawal Surabaya menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2021. Kita tunjukkan bahwa Surabaya siap, dan bisa menjadi tuan rumah yang baik," katanya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Asuti menyatakan pihaknya belum menerima surat terkait pengunaan hak interpelasi.

"Sampai kemarin ada rapat bamus, tidak (ada) informasi surat masuk terkait interpelasi. Terkait dari interpelasi itu, saya tahunya dari media apakah itu serius atau tidak saya enggak tahu," kata Reni.

Reni menambahkan, pengunaan hak interpelasi itu ada prosedur yang dilalui dalam tata tertib dewan.

Baca Juga: Gelora Bung Tomo Terkunci, Pemkot Surabaya Tak Tahu Menpora Datang

"Ada prosedur yang dilalui. Dimana interpelasi itu harus diajukan memuat dua hal minimal, yang pertama memuat pelaksanaan kebijakan apa dan alasan mempertanyakan itu apa?" jelasnya.