Scroll untuk membaca artikel
Pebriansyah Ariefana
Kamis, 02 Juli 2020 | 16:29 WIB
Dwi Riska Hartoyo, ibu dari anak yang gagal masuk PPDB di Jember. (BeritaJatim)

Dia mempertanyakan begitu mudahnya pemerintah mengeluarkan SKD.

Ketua Komisi D Hafidi menilai persoalan ada pada penyalahgunaan kewenangan oleh birokrasi. “Kedua, manipulasi data kependudukan dengan maksud tertentu. Hal ini harus segera kami sikapi,” katanya.

Ia berjanji pekan depan menggelar rapat gabungan dengan Komisi A yang membidangi urusan kependudukan.

Baca Juga: Digelar 9-12 Juni, Kuota Zonasi PPDB Jember Berkurang 50 Persen

Load More