Tuding Salah Satu Desa Berhaluan Kiri, Kapolres Pasuruan: Saya Mohon Maaf

SuaraJatim.id - Pernyataan Kapolres Pasuruan AKBP Rofiq Ripto Himawan yang menyebut salah satu desa mengikuti "Haluan Kiri", menuai kontrovesi. Namun belakangan, dia meralat statmen yang telah diucapkannya tersebut.

Saat dihubungi Suara.com melalui telepon seluler, Rofiq dengan besar hati menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atau desa yang sempat disebut "Haluan Kiri".

Rofiq menegaskan, pernyataannya yang disampaikan ketika hearing dengan Pansus Covid-19 Kabupaten Pasuruan pada hari Senin (6/7/2020) itu merupakan salah ucap.

"Kepada masyarakat, saya mohon maaf. Jadi tidak ada niatan saya untuk menyampaikan itu 'Haluan Kiri', maunya saya mengatakan 'Haluan Kanan',” kata Rofiq, Rabu (8/7/2020).

Ia melanjutkan, saat itu konsentrasinya agak terganggu karena sejumlah hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Kapolres. Salah satunya, menjaga kondusivitas daerah di tengah ramainya aksi demo Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Saat ditanya apa yang dimaksud dengan kelompok kanan, Rofiq memberikan penjelasannya. Menurutnya, mereka adalah kelompok yang menganggap tidak penting menerapkan protokol kesehatan, apalagi mendirikan Kampung Tangguh dan cukup pasrah kepada Tuhan.

“Udah kita percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan akan memberi kesembuhan kalau kita berdoa. Kan tidak bisa seperti itu. Kita harus melakukan upaya, ikhtiar,” imbuh Rofiq.

Sebelumnya diberitakan, Kapolres Pasuruan Ajun Komisaris Besar Rofiq Ripto Himawan mengklaim terdapat desa di wilayah hukumnya yang berhaluan kiri. Alasan Rofiq mencap kampung itu "kiri" adalah, desa tersebut menolak untuk dijadikan Kampung Tangguh.

Pernyataan kontroversial tersebut berawal saat ia menyampaikan penjelasan program penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasuruan. Rofiq menyebut pihaknya melakukan penguatan penanganan Covid-19, salah satunya dalam pembentukan Kampung Tangguh.

Baca Juga: Tolak Program New Normal Pemerintah, Polisi Cap Desa Ini Beraliran Kiri

Namun, dalam eksekusinya, Rofiq mengaku ada desa yang menolak untuk dijadikan Kampung Tangguh. Rofiq menyebut, desa tersebut merupakan desa beraliran 'kiri'.

"Ada satu desa yang kami mau buat titik Kampung Tangguh itu menolak, saya menolak. Terutama daerah-daerah yang dia itu posisinya, ini hasil analisa saya, punya patrol klan [sic!] dengan kelompok kiri," kata Rofiq seperti dikutip dari video yang beredar di media sosial, Rabu (8/7/2020).

Rofiq menyebut desa tersebut tidak menginginkan pemerintah hadir hingga ke lini desa karena khawatir kegiatan mereka terendus oleh aparat.

Bahkan, Rofiq juga menyebut desa tersebut sedang melakukan persiapan konsolidasi karena pandemi Covid-19 diyakini sebagai waktu yang paling strategis. Oleh karenanya, mereka menolak untuk dijadikan Kampung Tangguh.

"(Saat) pemerintah itu posisinya kemudian state powerless, mereka bisa turun dan menggesekkan kepentingan-kepentingan yang ada di bawah dan bisa mengambil manfaat dari situ. Itu kesimpulannya dari teman-teman intelijen," ungkapnya.

Kontributor : Achmad Ali