SuaraJatim.id - Pengamat Kebijakan Publik dari Unair Surabaya, Sukardi, menilai ancaman polisi terkait Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pelajar SMK/SMA yang terlibat aksi demo rusuh menolak UU Cipta Kerja dan Omnibus Law hanyalah terapi kejut (shock therapy).
Dilihat dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) aparat kepolisian, tugasnya adalah mengayomi dan melindungi masyarakat. Jadi wajar jika ada shock therapy dengan tujuan menakuti pelajar agar berpikir ulang ketika akan melakukan tindakan melanggar hukum.
"Kalau menurut saya itu hanyalah shock therapy untuk menakuti pelajar atau siswa SMA/SMK agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Tugas polisi kan mengayomi masyarakat," kata Sukardi pada Suara.com melalui sambungan telepon, Jumat (16/10/2020).
Apa yang dusampaikan Sukardi sangat beralasan, pasalnya ancaman yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian ditujukan untuk siswa yang masih di bawah umur. Artinya, siswa SMA/SMK masih belum bisa mengurus SKCK jika belum cukup umur.
"Kalau secara umur yang pasti siswa SMA/SMK masih belum bisa mengurus SKCK. Dilihat dari situ ancaman polisi hanyalah untuk menakuti saja demi keamanan," katanya.
Namun jika nanti ternyata benar ancaman itu diberlakukan, lanjut Dosen Hukum Perundang-undangan Unair ini, maka sebagai warga negara mereka bisa mengajukan gugatan.
"Itu kan masih sekadar ancaman. Jika nanti benar direalisasikan maka bisa mengajukan gugatan sebagai warga negara yang merasa dirugikan," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya memastikan tidak akan memberi catatan apapun ke dalam SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) bagi pelajar yang ditangkap saat unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung ricuh.
"SKCK itu tidak ada hubungannya," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2020).
Baca Juga: Begini Kata Polda Jatim Soal SKCK Bagi Siswa SMK Terlibat Demo Rusuh
Yusri menjelaskan catatan yang akan disertakan ke dalam SKCK harus berdasarkan vonis pengadilan atas tindak kejahatan yang dilakukan seseorang.
Sedangkan seluruh pelajar yang pernah diamankan oleh Polda Metro Jaya dalam ricuh unjuk rasa beberapa waktu lalu hanya diminta membuat surat pernyataan dan harus dijemput orang tuanya.
"Kecuali dia yang memang divonis, mereka yang melakukan kejahatan nanti akan tercatat di SKCK itu, tapi ini kan belum," tambahnya.
Kontributor : Achmad Ali
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Zulhas Heran Petani Indonesia Disusahkan Selama 30 Tahun, Sindir Siapa?
-
Heboh Ikan Mabuk Muncul di Bengawan Solo, Warga Bojonegoro Berburu hingga Malam
-
Polisi Musnahkan Sarana Diduga untuk Sabung Ayam di Trowulan Mojokerto
-
Kasus Korupsi KBS, Kejati Telusuri Aliran Rp740,7 Juta ke DPRD Surabaya
-
Dipecat Usai Selingkuhi Istri TNI, Aiptu D Tolak Putusan Sidang Etik