Polemik Hasil Survei di Pilwali Surabaya, Akademisi: Harus Kita Hormati

SuaraJatim.id - Hasil survei Pilkada Kota Surabaya yang dilakukan oleh Lembaga Poltracking menuai polemik. Lantaran sejumlah pihak menuding survei tersebut dinilai tidak sahih, alasannya karena hasilnya berbeda dengan Pusdeham.

Hal itu seperti dikemukakan dari Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Bappilu PDIP) Kota Surabaya.

Hal tersebut pun ditanggapi akademisi dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Agus Machfud Fauzi.

Menurutnya, hasil survei yang dikeluarkan Poltracking dan Pusdeham perlu dihormati. Sebab, kedua lembaga tersebut selama ini dikenal memiliki kredibilitas.

"Kedua lembaga itu selama ini kredibilitasnya bagus, sehingga itu hasilnya sementara ini harus kita hormati," katanya saat dikonfirmasi Suaraindonesia.co.id-jaringan Suara.com pada Selasa (3/11/2020) malam.

Ketua Pusat Studi Perubahan Sosial dan Media Baru UNESA itu juga menilai, tidak ada yang salah dari hasil survei tersebut. Bahkan, ia tak setuju apabila Poltracking dituding mengunggulkan pasangan Machfud Arifin-Mujiaman.

"Poltracking bukan mengunggulkan. Karena itu hasil survei yang kebetulan hasilnya seperti yang dilihat. Begitu juga yang dihasilkan Pusdeham," katanya.

Terkait hasil survei yang mengalami perbedaan, Agus menjelaskan, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Pertama, persoalan waktu pelaksanaan survei yang berbeda. Kedua, metodologi yang tidak sama persisi. Terakhir, penempatan sampling yang diambil juga tak sama persis.

Baca Juga: 2 Survei Beda Hasil, Er-Ji vs MAJU = Populi Center vs Poltracking Indonesia

Sementara itu, ia menegaskan, semua jawaban dari hasil survei itu benar-benar bisa dibuktikan ketika pelaksanaan pemilu berlangsung.

"Yang akan membuktikan pada proses pemilu (waktu pencoblosan) nanti. Apakah selanjutnya informasi yg diberikan responden kepada Poltracking dan Pusdeham itu kemudian ada titik temu atau tidak," pungkasnya.

Sebelumnya, Poltracking Indonesia mempublikasikan hasil survei yang menyebut pasangan Machfud-Mujiaman mendulang 51,7 persen suara responden. Sementara pasangan Eri-Armuji 34,1 persen. Selisihnya 17,6 persen.

Lantaran itu, Kepala Badan Pemenangan (BP) Pemilu DPC PDI Perjuangan Surabaya Anas Karno mengkritisi hasil survei tersebut. Dia merinci sejumlah hal yang patut dikritisi.

Pertama, terkait pernyataan Direktur Komunikasi dan Media Tim Pemenangan Machfud-Mujiaman, Imam Syafi’i pada Selasa (27/10/2020) lalu, yang mengutip hasil survei Poltracking dengan menyebut pasangan MA-Mujiaman unggul 20 persen.

"Ini kan aneh, jadi pertanyaan besar publik, mengapa satu survei keluar dua hasil, yaitu 20 persen dan 17 persen. Ada inkonsistensi. Apakah bisa satu survei keluar dua hasil?" kata Anas, Selasa (3/11/2020).

Kemudian Anas membandingkan perbedaan hasil survei Poltracking dengan Populi Center dan Pusdeham yang mempublikasikan hasil surveinya dengan hasil Eri-Armuji unggul dibanding Machfud-Mujiaman dengan kisaran 3-6,5 persen.

Hal lain yang dirasa aneh olehnya berupa popularitas Mujiaman yang disebut menyalip Armuji dalam survei Poltracking dengan angka 60,2 persen untuk Mujiaman dan 59,6 persen untuk Armuji. Anas menilai bahwa survei tersebut meragukan.

"Ini agak aneh untuk tingkat pengenalan atau popularitas. Pak Armuji ini anggota DPRD lima periode, dua periode jadi Ketua DPRD Surabaya, dan kini di DPRD Jatim mewakili dapil Surabaya yang Pemilu 2019 lalu meraup 136.000 suara," ucapnya.