SuaraJatim.id - Seorang warga Surabaya mengeluhkan ketidakadilan pemerintah dalam penanganan korban Covid-19.
Sri Mulyani Istiqomah, warga Jalan Siwalankerto Tengah, Gang Pisang Surabaya, mengeluhkan lambatnya hasil swab suaminya yang meninggal di RS Royal Surabaya pada 3 Juli 2020.
"Karena waktu meninggal hasil swabnya belum keluar, jadi saya belum tahu pasti kalau suami saya kena Covid. Ternyata setelah meninggal hasil swab keluar positif," ujarnya saat ditemui SuaraJatim.id, Sabtu (11/6/2020).
Proses pemulasaraan jenazah suaminya pun tak ditanggung pemerintah. Meski prosesnya menggunakan protokol Covid-19. Sri membayar biaya Rp 4 juta.
"Waktu meninggal kena biaya pemulasaraan Rp4 juta," katanya.
Setelah mengetahui suaminya tersebut ternyata positif, Sri berusaha mengupayakan hak-haknya mendapatkan santunan sebesar Rp15 juta dari Kementerian Kesehatan.
Namun, usaha yang dilakukannya tak berbuah apapun. Alasannya, suami Sri dimakamkan di kampungnya.
"Jadi saya berjuang soal itu, karena hak saya. Tapi sama Dinkes itu nggak diberikan surat pernyataannya dikarenakan alasannya dimakamkan di kampung, itu yang bikin saya tidak bisa mendapatkan santunan," jelasnya.
Usahanya tak berhenti sampai di situ, Sri yang telah mengajukan pencairan bantuan satu bulan lamanya dan sudah mendatangi Dinas Kesehatan Kota Surabaya masih diminta untuk menunggu.
Baca Juga: WNI yang Dideportasi dari Malaysia Tiba di Indonesia
"Udah ke Dinkes sekali memang mau dikabarkan via WA (WhatsApp) terus dapat kabar seminggu, pengajuan saya dipending karena pemakaman di kampung alasannya seusai perwali," ujarnya.
Karena mendapatkan kebuntuan, Sri memilih untuk mendatangi Dinsos Kota Surabaya. Saat mencoba konsultasi, ia malah mendapat jawaban kalau Dinsos tak bisa membantunya. Mereka hanya bertugas mengumpulkan persyaratan saja.
"Ke Dinsos Kota langsung, jawabannya gak tahu perwali. Katanya itu tugas Dinsos hanya mengumpulkan persyaratan lengkap saja. Sampai sekarang nggak ada, belum ada kabar sama sekali," bebernya.
Sri hanya bisa berharap kepada pemerintah terutama Pemkot Surabaya, apabila ada keluarga yang positif Covid-19 harusnya bisa mendapatkan santunan.
"Mohon kepada pemerintah, kalau memang sudah haknya warga yang meninggal karena Covid, ya tolonglah salurkan sesuai dengan haknya itu tadi. Banyak juga yang seperti saya yang tidak bisa mendapatkan alasannya ya dimakamkan di kampung, padahal hasil benar-benar sudah positif," katanya.
Kontributor : Arry Saputra
Berita Terkait
Terpopuler
- Demi Ketenangan Almarhum, Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 12 Ikan Hias Pembawa Keberuntungan Menurut Feng Shui, Cocok untuk Akuarium di Rumah
- Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Tegas Sistem Empat Bek Lebih Cocok
- Mau Terlihat Lebih Muda? Ini 5 Pilihan Warna Lipstik yang Bisa Dicoba
Pilihan
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
-
Info Terbaru Gempa NTT: 15 Warga Manggarai Tewas, 280 Bangunan Jadi Puing
-
5 Bandara Rusak Diguncang Gempa NTT, Landasan Pacu Sampai Retak
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
Terkini
-
BRI KKB Expo 2026 Digelar Serentak, Ada Beragam Promo untuk Pembelian Kendaraan
-
Promo HUT Ke-81 RI dari BRI, Nikmati Penawaran Menarik untuk Kuliner, Travel, dan Hiburan
-
Kado HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Gubernur Khofifah Gratiskan Naik Trans Jatim pada 17 Agustus 2026
-
Horor Digital di Kampus Surabaya: Saat AI Disalahgunakan untuk 'Menelanjangi' Harga Diri Mahasiswi
-
HUT RI Berdarah di Mojoagung: Gegara Geber Motor, Remaja Jadi Bulan-bulanan Massa