Masih Positif Covid-19, Gubernur Khofifah Tak Diikutkan Vaksinasi Besok

SuaraJatim.id - Vaksinasi Covid-19 dimulai hari ini, Rabu (13/01/2021). Penerima vaksinasi pertama adalah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri dan perwakilan elemen masyarakat; ulama, guru, perawat, buruh, menteri dan lainnya.

Selanjutnya, vaksinasi akan dilanjutkan dintingkat provinsi besok, Kamis 14 Januari 2021. Ketua Satgas Kuratif Penanganan Covid-19 Jatim Joni Wahyuhadi, menyampaikan rencana awal vaksinasi pejabat di Jatim akan dilakukan di RSU dr Soetomo Surabaya. Namun rencana diurungkan.

Perkembangan terakhir, kata Joni, vaksinasi dilakukan di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Sedangkan untuk tingkat kabupaten dan kota, akan mendapat suntikan vaksin Covid-19 pada lusa, Jumat 15 Januari 2021.

"Jadwalnya tanggal 13 (Januari) Bapak Presiden, tanggal 14 (Januari) provinsi. Tadi kabupaten mungkin 15 (Januari)," ujar dr Joni.

Joni membeberkan, ada beberapa nama yang diusulkan untuk mendapatkan vaksin kali pertama di Jatim. Dalam rakor Forkopimda Jatim, beberapa nama yang diusulkan ada Wagub Emil Dardak. Emil diketahui menjadi yang pertama karena Gubernur Khofifah terpapar Covid-19 dan tidak dianjurkan untuk divaksin.

Kemudian, ada nama Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim dan sejumlah pejabat lain di lingkungan Pemprov Jatim. Nama-nama ini sudah diusulkan ke Kementerian Kesehatan. Joni sendiri masuk dalam daftar itu.

Selain nama-nama itu, ada nama Arumi Bachsin selaku Ketua Tim Penggerak PKK Jatim sekaligus istri Wakil Gubernur Jatim. Kemudian, Direktur Utama Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Dr Ramelan, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya, lantas Kabiddokes Polda Jatim.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim, Ketua PPNI Jatim juga termasuk dalam daftar yang diusulkan menjadi sasaran pertama Covid-19 Jatim.

Selain itu juga ada nama Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jatim dan Ketua Pemuda Muhammadiyah Jatim, Pemuda Kristen, Pemuda Hindu dan Ketua PWI Jatim.

Baca Juga: Bagaimana Hukum Menolak Vaksin Covid-19?

"Itu baru usulan. karena pemerintah provinsi Jawa Timur diminta mengusulkan. Usulannya, untuk awalnya seperti itu. Ya nanti siapa yang memutuskan, ya dari gugus tugas pusat. Di-Acc apa tidaknya," katanya.

Kontributor : Achmad Ali